Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri/Net
Sinyalemen ketidaknyamanan PDI Perjuangan dengan adanya porsi lebih kepada parpol koalisi yang lain dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai wajar.
Sebab, selain sebagai partai di mana Jokowi tercatat sebagai kader, PDI Perjuangan merupakan partai pemenang Pemilu 2019.
Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (29/10).
"Secara umum publik menduga PDIP ingin ada
reshuffle dan memberikan porsi tambahan menteri ke mereka. Ini wajar mengingat PDIP partai pemenang Pemilu," ujar Adi Prayitno.
"Cuma, keinginannya itu tidak
direct, tapi menggunakan majas politik," imbuhnya menegaskan.
Seperti diketahui, belakangan petinggi PDIP menilai ada menteri yang tidak loyal dan bisa menggerogoti pemerintahan dari dalam.
Bahkan, politisi PDIP Darmadi Durianto menyatakan, menteri tersebut bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Kata dia, hati-hati kudeta merangkak.
"Pernyataan elit PDIP itu memang liar, spekulatif, dan bisa menimbulkan kecurigaan antar partai koalisi," kata Adi Prayitno.
"Sebagian lain publik mencium aroma persaingan antar parpol di internal koalisi berebut kepercayaan presiden. Karena banyak UU yang baru disahkan hanya sejumlah menteri saja yang kelihatan pasang badan, yang lain tidak," imbuhnya.
Sebelumnya, Peneliti LIPI Prof Siti Zuhro, menilai PDIP belum legowo menerima jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju lantaran Presiden Jokowi tidak mengakomodir keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Pasalnya, jumlah menteri dari PDIP di kabinet tidak banyak seperti yang diharapkan.
"Bayangkan kementerian yang ditempati oleh PDIP dianggap kurang seksi gitu, Mendagri juga tidak ditempati oleh PDIP. Jadi menurut saya, wajar saja partai utama, partai pendukung merasakan ketidaknyamanan, dan menginginkan adanya
reshuffle," kata dia dalam diskusi virtual bertemakan "Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang
Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024", Rabu (28/10).
