Berita

CEO Facebook, Mark Zuckerberg/Net

Dunia

CEO Facebook Zuckerberg: Saya Kira Basis Karyawan Kami Condong Ke Kiri

KAMIS, 29 OKTOBER 2020 | 12:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Partai Republik berusaha membuktikan bias dalam kebijakan moderasi konten dari pemain teknologi terbesar.

Dalam sidang selama empat jam yang berlangsung pada Rabu (28/10) di depan Kongres, Senator Ron Johnson mendesak pemilik Facebook, Twitter, dan Google menguraian kecenderungan politik karyawan mereka dan memaparkan kebijakan mereka yang memengaruhi kebebasan berbicara.

Para CEO dari platform online top dunia; Mark Zuckerberg dari Facebook, Jack Dorsey dari Twitter, dan Sundar Pichai dari Google semuanya muncul secara sukarela dalam acara dengar pendapat yang dilangsungkan secara virtual oleh Komite Senat AS untuk Perdagangan, Sains, dan Transportasi.


Setiap Senator diberi waktu tujuh menit untuk mengajukan pertanyaan mana pun yang mereka pilih, dan satu pertanyaan kompleks di tengah-tengah semuanya; Apakah Pasal 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi telah melampaui batas kegunaannya di era digital saat ini?

“Apakah menurut Anda ideologi politik karyawan di perusahaan Anda, katakanlah, 50:50, konservatif versus liberal progresif? Atau menurut Anda itu mendekati 90 persen liberal dan 10 persen konservatif?” tanya Johnson, seperti dikutip dari Forbes, Rabu (28/10).

CEO Twitter Jack Dorsey, menjawab: “Saya tidak tahu pandangan karyawan kami karena itu bukan sesuatu yang kami tanyakan atau fokuskan."

Dorsey juga menegaskan bahwa pandangan setiap karyawannya bukanlah sesuatu yang dia cari.

Menanggapi pertanyaan yang sama, CEO Google Sundar Pichai mengatakan lebih dari 50 persen dari 100 ribu karyawan Google berasal dari luar California.

“Memang cenderung proporsional dengan area tempat kita berada,” ujarnya.

Sementara, CEO Facebook Mark Zuckerberg berkata: "Saya tidak tahu jumlah pastinya tetapi saya kira basis karyawan kami condong ke kiri.”

Johnson, mengatakan menurut pendapatnya bahwa 'cukup jelas' bagaimana perusahaan-perusahaan ini miring berdasarkan 'laporan' tentang forum obrolan yang mengasingkan karyawan konservatif, meminta para pemimpin teknologi untuk berkomentar tentang seberapa liberal staf mereka.

Kemudian, beberapa senator Republik menekan trio teknologi itu untuk menyebutkan satu orang Demokrat yang tweet atau postingan Facebook-nya telah mereka tandai.

Ketiganya sepakat bahwa tweet Presiden Trump telah dikontekstualisasikan untuk informasi yang salah sebanyak lusinan kali.

Dorsey, Zuckerberg dan Pichai bersikeras bahwa mereka hanya mengikuti kebijakan mereka, yang tidak memperhitungkan afiliasi politik, dan jika calon dari Partai Demokrat Joe Biden men-tweet klaim seperti yang dilakukan presiden, mereka akan bereaksi dengan cara yang sama.

Menurut laman OpenSecrets.org, karyawan Facebook, Google, dan Twitter lebih menyukai Demokrat daripada Republik dengan kontribusi politik dalam siklus pemilihan ini.

Johnson juga bertanya kepada Dorsey dan Zuckerberg apakah mereka memiliki 'bukti' bahwa pemberitaan New York Post baru-baru ini tentang konten dari laptop milik Hunter Biden didasarkan pada disinformasi Rusia.

"Kami tidak melakukannya," jawab Dorsey, menekankan bahwa mereka tidak ikut campur dalam berita tersebut.

Kemudian dalam persidangan, Senator Partai Republik Roger Wicker, ketua komite, bertanya kepada Zuckerberg apakah dia memiliki bukti bahwa Rusia adalah sumber informasi dalam laporan New York Post.

"Saya akan mengandalkan FBI untuk membuat penilaian itu," kata Zuckerberg tetapi menambahkan bahwa dia secara pribadi tidak memiliki bukti itu. "Aku sendiri tidak."

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya