Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah/RMOL
Kekecewaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin meningkat.
Berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO), kekecewaan publik bahkan lebih tinggi dibanding hasil survei sebelumnya, yang mana meningkat hingga 67 persen.
“Jika dibandingkan pada survei periode Juli 2020, kekecewaan pada Presiden meningkat dari 33,5 persen menjadi 51 persen. Begitu halnya dengan Wapres, dari 42,5 persen responden menyatakan tidak puas, meningkat menjadi 67 persen,†ucap Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam pemaparan hasil survei Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024, Rabu (28/10).
Ada beberapa faktor yang memengarugi kekecewaan publik kepada pemerintahan Jokowi-Maruf. Pertama, faktor kepemimpinan sebanyak 75 persen, keberpihakan pada rakyat 71 persen, integritas atau ketepatan janji 66 persen, koordinasi antar lembaga 69 persen, dan empati atau aspiratif 53 persen.
Dalam bidang ekonomi, penilaian publik atas kinerja pemerintah jugak menunjukkan ketidakpuasan. Hal ini terlihat dari akumulasi respon buruk sebanyak 51 persen. Sementara respon positif hanya mampu menyerap 43 persen.
Adapun dalam faktor kekecewaan publik atas kondisi ekonomi dipengaruhi beberapa hal, di antaranya persepsi mahalnya harga bahan pokok sebanyak 58 persen, sulitnya mencari pekerjaan sebanyak 44 persen, sulitnya melakukan transaksi perdagangan/jual beli 38 persen dan pengaruh lain 34 persen.
Survei yang dilakukan IPO menggunakan metode
purposive sampling terhadap 170 orang pemuka pendapat yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.
Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode
multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh wilayah proporsional Indonesia dengan
margin of error dalam rentang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Periode survei 12-23 Oktober 2020.
