Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati/Net
Penundaan target dimulainya vaksinasi Covid-19 dari November menjadi tahun 2021 disambut baik oleh anggota DPR RI. Karena vaksinasi Covid-19 ini masih menjadi kontroversi di masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan, dirinya meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Serta betul-betul melalui pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.
"Harus dipastikan bahwa vaksin yang akan diberikan sudah layak sesuai ketentuan ilmiah," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10).
Mufida menjelaskan, untuk vaksin yang merupakan kerja sama antara PT Biofarma dan Sinovac, sampai saat ini masih dalam tahap uji klinis tahap 3 yang bertujuan untuk melihat efektivitas dalam mencegah Covid-19. Itupun pelaksanaannya terlambat dibanding dengan beberapa negara lain.
Sementara analisis interim dari uji klinis tahap 3 ini paling cepat baru bisa selesai pada Desember. Kemudian analisis totalnya paling cepat baru bisa selesai pada Maret 2021.
"Artinya Badan POM sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan izin penggunaan vaksin baru bisa mengeluarkan izin tersebut setelah semua proses analisis selesai dan vaksin dinyatakan aman dan efektif," tuturnya.
Menurut Mufida, bisa saja Badan POM mengeluarkan Emergeny Used Authorization (EUA) agar vaksin bisa segera digunakan untuk kepentingan mendesak.
Namun untuk mengeluarkan UEA ini mensyaratkan adanya
follow up dua bulan pascainjeksi terhadap objek yang telah diinjeksi dua kali. Dan pesyaratan ini yang belum dipenuhi dari uji klinis tahap 3. Sehingga penundaan pelaksanaan vaksinasi ini merupakan langkah yang tepat.
Lebih lanjut, Mufida meminta agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak perlu tergesa-gesa jika keamanan dan efektivitas vaksin tersebut belum teruji.
Demikian pula dengan vaksin yang akan diimpor langsung dalam bentuk jadi, mengingat pemerintah telah melakukan penjajakan untuk membeli dari beberapa produsen vaksin Covid-19.
Meskipun vaksin tersebut dinyatakan aman, namun perlu ada pembuktian efektivitasnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini justru meminta agar untuk saat ini Pemerintah tetap fokus pada upaya pengendalian penularan melalui 3T. Yaitu meningkatkan jumlah tes kepada suspect Covid-19, melakukan tracing secara intensif dari hasil temuan konfirmasi positif, serta treatment terhadap pasien.
"Pemerintah juga harus terus menggencarkan kampanye 3M dan melakukan pengawasan pelaksanaan 3M tersebut di berbagai sektor. Apalagi penambahan kasus baru harian masih cukup tinggi dengan rata-rata di atas 3.000 kasus per hari," tegasnya.
Mufida menilai sosialisasi dan kampanye masif tentang vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah, jika tidak hati-hati, bisa menimbulkan kesalahanpahaman.
Masyarakat bisa menganggap pandemi Covid-19 sebentar lagi selesai, karena sudah ada vaksin dan menyebabkan masyarakat tidak lagi peduli terhadap protokol kesehatan.
Padahal, menurut Mufida, vaksin bukan solusi jangka pendek untuk hadapi pandemi ini, melainkan solusi jangka panjang. Dalam jangka pendek masyarakat harus tetap disiplin menjalankan 3M, dan disiplin surveilance 3T oleh pemerintah.
