Berita

Personel Brimob berjaga mengamankan aksi unjuk rasa/RMOL

Hukum

Tujuh Tuntutan Hima Persis Di Patung Kuda, Salah Satunya Minta Jokowi Hentikan Represif Aparat

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 14:38 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Indonesia (Hima Persis) menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dalam aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Ketua Umum PP Hima Persi Iqbal M Dzilal dari atas mobil komando yang membacakan langsung tujuh tuntutan itu menegaskan bahwa saat ini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Adapun isi tuntutanya yakni pertama, pemerintah diminta untuk menegakan hukum dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kemudian kedua, meminta agar pemerintah segera mengeluarkan Perppu mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan ketiga stop praktik KKN dna hentikan oligarki politik. Lalu keempat stop eksploitasi dan kapitalisasi Sumber Daya Alam (SDA), kelima stop kapitalisasi pendidikan.


Keeam Hima Persis meminta agar pemerintah menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat yang menyuarakan pendapat lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi dan terakhir mereka meminta agar pemerintah fokus dalam menangani pandemi Covid-19.

Iqbal menekankan, terkait dengan represifitas aparat yang akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai elemen dalam pengamanan aksi-aksi massa.

"Hima Persis sangat menyesalkan hal ini karena telah mencederai semangat Demokrasi di kalangan pemuda yang kritis," pungkasnya. 

Usai membacakan tuntutan, massa aksi dari Hima Persis kemudian melepaskan puluhan balon berwarna-warni sebagai simbol bahwa Indonesia terdapat beragam suku, budaya agama ras dan golongan

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya