Isu kudeta merangkak Presiden Joko Widodo yang disampaikan Politisi PDIP, Darmadi Durianto, ditanggapi Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf.
Gde Siriana menganggap, pernyataan Darmadi Durianto terkait kudeta merangkak hanya dijadikan alasan sejumlah pihak di lingkaran rezim yang belum mendapat jatah jabatan di pemerintahan.
"Itu sih mainan internal kekuasaan saja, minta cepat-cepat reshuffle. Karena periode Jokowi kan tinggal 4 tahun lagi kalau mulus jalannya. Masih banyak yang belum kebagian (jabatan) sejak periode pertama," ujar Gde Siriana saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/10).
Lebih dalam lagi, Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) ini justru melihat hal sebaliknya dari dinamika politik yang terjadi sekarang ini. Di mana, kata-kata kudeta merangkak lebih tepat diarahkan kepada tindak tanduk rezim.
"Yang jelas-jelas kudeta merangkak atau terselubung yaitu rezim Jokowi yang telah melakukan 'kudeta terselubung' atas hak konstitusional rakyat untuk mengontrol pemerintah melalui hak budget DPR," ungkapnya.
Sebagai satu bukti dari kudeta terselubung hak konstitusional rakyat, disebutkan Gde Siriana, adalah diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 yang sudah disahkan menjadi UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19.
"Blunder fatal pertama Jokowi adalah ketika membuat Perppu Covid-19 yang sudah disahkan menjadi UU. Dalam perppu ini, dalam waktu 3 tahun ke depan (2020-2022) eksekutif telah merampas hak budget rakyat yang diwakili DPR," tuturnya.
"Jadi dapat dikatakan rezim Jokowi telah melakukan kudeta terselubung," demikian Gde Siriana Yusuf.
