Berita

Politisi PDIP, Eva Sundari (kiri bawah)/Net

Politik

Politisi PDIP Ini Setuju Indonesia Sedang Alami Resesi Demokrasi

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 18:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penurunan demokrasi yang diungkapkan dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia diamini oleh politisi PDIP, Eva Sundari. Hal itu dibuktikannya dengan adanya situasi di negara-negara ASEAN yang menganut sistem demokrasi mengalami penurunan.

“Kita pandang memang situasi di ASEAN, apa yang disebut dengan resesi demokrasi itu memang benar terjadi. Tapi ternyata Indonesia is not as bad as others gitu ya,” ujar Eva dalam acara diskusi virtual rilis survei nasional Politik dan Pilkada Era Pandemi, Minggu (25/10).

Dia mencontohkan negara ASEAN seperti Kamboja, secara tiba-tiba membatalkan pemilih dan bahkan membubarkan oposisi.


“Demikian juga di Myanmar dan seterusnya. Jadi, ya memang terjadi kemunduran atau pun tidak sebebas dulu dalam melakukan ekspresi individu ya,” katanya.

Namun demikian, Eva mengingatkan agar masyarakat tidak lupa bahwa pandemi Covid-19 menjadi faktor utama penurunan sistem demokrasi dunia.

“Ini (pandemi) merupakan faktor yang signifikan, yang kemudian berdampak juga kepada bagaimana orang berpersepsi tentang beberapa pertanyaaan terkait dengan pandemi,” paparnya.

Dalam temuannya bersama organisasi ASEAN and Peace For Human Rights, dalam masa pandemi ada banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mana menjadi lingkup kecil demokrasi.

“Temuan kami yang terakhir misalkan, dalam masa pndemi ini ternyata para perempuanitu berada di lapis paling rentan, KDRT naik 30 persen, dan perkawinan anak juga naik 30-an persen dan kebebasan beragama yang paling terpukul adalah kelompok minoritas,” paparnya.

“Memburuknya situasi atau demokrasi selalu kita omongin paling tidak pelakunya dua, kalau enggak negara ya civil society. (Tapi) bisa organisasi, bisa juga kelompok kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Dalam rilis survei Indikator Politik yang disampaikan secara daring, turut hadir pula Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan politisi Demokrat, Hinca Pandjaitan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Di Hadapan Eks Menlu, Prabowo Nyatakan Siap Keluar Board of Peace Jika Tak Sesuai Cita-cita RI

Rabu, 04 Februari 2026 | 22:09

Google Doodle Hari Ini Bikin Kepo! 5 Fakta Seru 'Curling', Olahraga Catur Es yang Gak Ada di Indonesia

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:59

Hassan Wirajuda: Kehadiran RI dan Negara Muslim di Board of Peace Penting sebagai Penyeimbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:41

Ini Daftar Lengkap Direksi dan Komisaris Subholding Downstream, Unit Usaha Pertamina di Sektor Hilir

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:38

Kampus Berperan Mempercepat Pemulihan Aceh

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:33

5 Film yang Akan Tayang Selama Bulan Ramadan 2026, Cocok untuk Ngabuburit

Rabu, 04 Februari 2026 | 21:21

Mendag Budi Ternyata Belum Baca Perintah Prabowo Soal MLM

Rabu, 04 Februari 2026 | 20:54

Ngobrol Tiga Jam di Istana, Ini yang Dibahas Prabowo dan Sejumlah Eks Menlu

Rabu, 04 Februari 2026 | 20:52

Daftar Lokasi Terlarang Pemasangan Atribut Parpol di Jakarta

Rabu, 04 Februari 2026 | 20:34

Barbuk OTT Bea Cukai: Emas 3 Kg dan Uang Miliaran Rupiah

Rabu, 04 Februari 2026 | 20:22

Selengkapnya