Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Bunuh Diri Politik Jika Tidak Segera Buka Komunikasi Dengan Rakyatnya

SABTU, 24 OKTOBER 2020 | 07:05 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo harus segera sadar bahwa tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat berimbas pada kekecewaan publik.

Direktur Eksekutif Romeo-Strategic Research & Consulting (RSRC), Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, jika tidak diantisipasi dengan efektif, maka kekecewaan publik yang kini terjadi akan berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"“Pemerintah harus sadar bahwa invetasi kekecewaan publik ini bisa berubah menjadi self-delegitimation yang berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah itu sendiri”. Hal itu baru saja dikonformasi oleh survei Litbang Kompas yang menunjukkan ketidakpuasan publik pada pemerintah menembus angka sekitar 52,5 persen," demikian ulasan Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).

Pria yang juga Dosen ilmu politik dan international studies, Universitas Paramadina ini meminta kepada Presiden Jokowi harus segera menghentikan tren negatif itu.

Salah satu cara yang perlu dilakukan, kata Umam adalah membuka ruang komunikasi politik dengan publik.

Dengan cara membuka komunikasi politik dengan efektif, maka berbagai kebijakan publiknya akan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.

"Dengan demikian, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sehingga potensi kontroversial bisa ditekan. Jika Presiden Jokowi tidak melakukan koreksi, sama halnya pemerintah sedang melakukan bunuh diri secara politik (political suicide)," demikian analisa Umam.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Diperiksa Kasus Bansos Hingga Jam 10 Malam, Ini Yang Disampaikan Daning Saraswati

Selasa, 19 Januari 2021 | 23:19

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

Ilmuwan Australia: Wabah Covid-19 Berawal Di China, Tapi Asal-usul Virus Corona Sulit Untuk Dipastikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:40

UPDATE

Menlu Retno Beberkan Harapan Besar Indonesia Untuk Pemerintahan Baru Joe Biden

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:55

Listyo Sigit Gagas Polri Presisi, Nuning Kertopati Ingatkan Kapolri Soal Integrasi Data Intelijen

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:48

Selain Didukung Vaksin, Jokowi Tetap Andalkan Bansos Dan Insentif Pajak Hadapi Pandemi

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:48

Demokrat Bantu Bapak Berkaos Jokowi

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:39

Ada Sosok Madam Di Korupsi Bansos, Rocky Gerung: Semua Orang Ngerti Siapa Yang Disebut Madam

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:33

Polisi Tunggu Petunjuk Kemenkeu Dan Perkap Soal SIM Gratis Bagi Warga Tak Mampu

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:32

Proses Vaksinasi Di Jateng Capai 13,2 Persen, Ada Yang Ditunda Karena Tugas Dan Komorbid

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:18

Alexei Navalny: Putin Punya Istana Rahasia Dari Hasil Suap

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:16

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Anies Diminta Segera Cari Pengganti Walikota Jaksel

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:14

BPBD Sleman Terkendala Biaya Saat Pendataan Warga Di Lereng Gunung Merapi

Kamis, 21 Januari 2021 | 12:59

Selengkapnya