Setahun Periode Kedua Pemerintahan, Jokowi Makin Berjarak Dengan Rakyatnya

Dalam satu tahun pemerintahannya bersama Wapres Maruf Amin, Presiden Jokowi terkesan semakin berjarak dengan rakyatnya.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Romeo-Strategic Research & Consulting (RSRC) Ahmad Khoirul Umam, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).

Menurut Umam, ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti presiden dengan perkembangan dinamika sosial politik di tengah masyarakat.

Akibatnya, dikatakan Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina ini, sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi, baik berskala sedang maupun besar.

"Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan UU KPK, perumusan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), ketidakpuasan publik terkait penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta kontroversi UU Cipta Kerja belakangan ini," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).

Lebih lanjut Umam menjelaskan, Presiden Jokowi seolah tak bergeming menghadapai berbagai tekanan politik publik.

Ia berpendapat, Jokowi mersa bahwa gerakan sosial yang dilakukan masyarakat adalah temporal, mudah terfragmentasi dan mudah dijinakkan.

Selama pengamatannya sekitar setahun terakhir, Umam mengkhawatirkan soal kebijakan publik yang hanya didasarkan pada legitimasi yang dibangun, baik opini publik, backup politik dan dukungan penegak hukum.

"Terlebih lagi, sah atau tidaknya sebuah kebijakan publik di level negara seringkali tidak terletak pada “benar dan salahnya substansi kebijakan”. Akibatnya, hanya cukup dengan mendiamkannya saja, banyak gerakan sosial-politik yang mudah terpental, lemah, dan layu sebelum berkembang," pungkasnya.