Berita

Ketua LPBI, M. Ali Yusuf/Net

Nusantara

LPBI: Santri Harus Jadi Pelopor Sadar Risiko Bencana

SABTU, 24 OKTOBER 2020 | 02:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) PBNU, M. Ali Yusuf mengatakan, kesadaran publik tentang risiko bencana harus terus ditumbuhkan dengan cara memperkuat literasi kebencanaan.

Selain literasi, masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya agara dapat melakukan pengelolaan risiko bencana sehingga diharapkan budaya sadar risiko bencana akan muncul.

Menurutnya, saat ini budaya sadar risiko bencana masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia.


Padahal sadar risiko bencana harus menjadi gaya hidup. Banyak orang yang tidak tahu potensi risiko bencana yang ada di tempat dan daerahnya.

“Di situasi pandemi Covid-19 saat ini, betapa banyak orang atau pihak yang belum sadar risiko yang akan dihadapi jika tidak melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan, masih ada yang tidak percaya bahwa pandemi itu ada dan menebar risiko bagi siapa pun," ujar Ali, Jumat (23/10).

Dijelaskan Ali Yusuf, jika budaya sadar risiko pandemi Covid-19 sudah tumbuh, maka protokol kesehatan pasti akan dijalankan. Dengan demikian potensi infeksi Covid-19 dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan.

Dikatakan Ali Yusuf, sadar risiko bencana itu bukan berarti tidak sekadar tahu dan pasif. Tetapi, aktif melakukan upaya pengelolaan risiko bencana secara serius berbasis penilaian kapasitas yang dimiliki agar risiko dapat dikurangi atau bahkan bisa jadi dihilangkan.

"Karena sadar risiko bencana bukanlah sesuatu yang dihasilkan dari proses yang instan dan membutuhkan komitmen yang tinggi," demikian kata Ali Yusuf.

Secara khusus santri, lanjut Ali, harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan pengelolaan risiko bencana.

Ali kemudian menyebutkan bahwa di kalangan pesantren upaya tersebut dapat dilakukan melalui banyak cara misalnya melalui program Santri Siaga Bencana.

Ia mengatakan, para santri perlu mengawalinya dengan melakukan penilaian risiko, menyusun rencana aksi mitigasi dan kesiapsiagaan dan melaksanakannya, melakukan advokasi kebijakan, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan uji sistem dan mekanisme kesiapsiagaan melalui serangkaian simulasi.

"Proses dan tahapan tersebut harus terus menerus dilakukan secara kontinyu oleh santri dan pesantren jika ingin menumbuhkan budaya sadar risiko bencana," pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

UPDATE

PalmCo Genjot Transformasi Kebun Rakyat Atasi Stagnasi Produksi Sawit

Senin, 25 Mei 2026 | 22:17

Agustina Dorong Denok Kenang Jadi Wajah Baru Semarang

Senin, 25 Mei 2026 | 22:12

Alarm Administrasi Publik

Senin, 25 Mei 2026 | 22:05

Daging Kurban Presiden dan Wapres di Istiqlal akan Disalurkan ke Pesantren

Senin, 25 Mei 2026 | 21:49

Jemaah Haji Diminta Disiplin dan Jaga Kesehatan Menuju Arafah

Senin, 25 Mei 2026 | 21:38

Majelis Etik Ombudsman Dalami Dugaan Pelanggaran Hery Susanto

Senin, 25 Mei 2026 | 21:32

Standardisasi Kemasan ala Kemenkes Berpotensi Picu Dampak Sosial Ekonomi

Senin, 25 Mei 2026 | 21:27

Dilema Etis Keterbatasan Fiskal Sektor Kesehatan

Senin, 25 Mei 2026 | 21:26

Walikota Agustina Sambut Biksu Thudong di Pelataran Masjid Semarang

Senin, 25 Mei 2026 | 21:10

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026: Pesta Bola Terbesar Siap Mengguncang Benua Amerika

Senin, 25 Mei 2026 | 20:19

Selengkapnya