Berita

Ketua LPBI, M. Ali Yusuf/Net

Nusantara

LPBI: Santri Harus Jadi Pelopor Sadar Risiko Bencana

SABTU, 24 OKTOBER 2020 | 02:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) PBNU, M. Ali Yusuf mengatakan, kesadaran publik tentang risiko bencana harus terus ditumbuhkan dengan cara memperkuat literasi kebencanaan.

Selain literasi, masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya agara dapat melakukan pengelolaan risiko bencana sehingga diharapkan budaya sadar risiko bencana akan muncul.

Menurutnya, saat ini budaya sadar risiko bencana masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia.


Padahal sadar risiko bencana harus menjadi gaya hidup. Banyak orang yang tidak tahu potensi risiko bencana yang ada di tempat dan daerahnya.

“Di situasi pandemi Covid-19 saat ini, betapa banyak orang atau pihak yang belum sadar risiko yang akan dihadapi jika tidak melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan, masih ada yang tidak percaya bahwa pandemi itu ada dan menebar risiko bagi siapa pun," ujar Ali, Jumat (23/10).

Dijelaskan Ali Yusuf, jika budaya sadar risiko pandemi Covid-19 sudah tumbuh, maka protokol kesehatan pasti akan dijalankan. Dengan demikian potensi infeksi Covid-19 dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan.

Dikatakan Ali Yusuf, sadar risiko bencana itu bukan berarti tidak sekadar tahu dan pasif. Tetapi, aktif melakukan upaya pengelolaan risiko bencana secara serius berbasis penilaian kapasitas yang dimiliki agar risiko dapat dikurangi atau bahkan bisa jadi dihilangkan.

"Karena sadar risiko bencana bukanlah sesuatu yang dihasilkan dari proses yang instan dan membutuhkan komitmen yang tinggi," demikian kata Ali Yusuf.

Secara khusus santri, lanjut Ali, harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan pengelolaan risiko bencana.

Ali kemudian menyebutkan bahwa di kalangan pesantren upaya tersebut dapat dilakukan melalui banyak cara misalnya melalui program Santri Siaga Bencana.

Ia mengatakan, para santri perlu mengawalinya dengan melakukan penilaian risiko, menyusun rencana aksi mitigasi dan kesiapsiagaan dan melaksanakannya, melakukan advokasi kebijakan, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan uji sistem dan mekanisme kesiapsiagaan melalui serangkaian simulasi.

"Proses dan tahapan tersebut harus terus menerus dilakukan secara kontinyu oleh santri dan pesantren jika ingin menumbuhkan budaya sadar risiko bencana," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya