Anggota DPD RI, Fahira Idris, menyoroti transparansi pemerintah terkait vaksin Covid-19 di Indonesia/Net
Proses uji klinis hingga rencana penyuntikan vaksin Covid-19 menjadi kabar yang selalu dinanti masyarakat. Terutama untuk mendapatkan kabar baik, kapan vaksinasi akan dilakukan.
Kabar terkini, proses vaksinasi yang rencananya dilakukan pada Desember dimajukan menjadi November 2020.
Upaya Pemerintah memastikan ketersediaan vaksin dan keinginan segera mungkin melakukan vaksinasi patut diapresiasi.
Namun, jika informasi dan komunikasi soal vaksin ini tidak tegas, jelas, dan transparan, dikhawatirkan menimbulkan kebingungan. Tidak hanya di masyarakat tetapi juga di kalangan ilmuwan.
Menurut anggota DPD RI Fahira Idris, saat ini mungkin harapan sebagian besar manusia termasuk di Indonesia adalah beberapa calon vaksin lolos uji klinis tahap 3, direview oleh WHO, dan menjadi kesepakatan global sebagai vaksin yang aman dan efektif. Untuk kemudian dilakukan vaksinasi massal guna menekan dan mengendalikan pandemi Covid-19.
Nah, karena vaksin menjadi harapan banyak orang, informasi dan komunikasi soal vaksin harus tegas, jelas, dan transparan agar tidak melahirkan disinformasi dan kebingungan di masyarakat.
Jika informasi dan komunikasi soal vaksin tidak dikelola dengan baik dan tepat dikhawatirkan nanti muncul keraguan terhadap program vaksinasi.
“Tegas itu maksudnya adalah semua informasi dan komunikasi soal vaksin harus jelas dan terang benderang, tidak multitafsir atau menimbulkan keraguan publik. Informasi dan komunikasi yang tegas ini bisa terwujud jika semua proses baik uji klinis maupun pengadaan vaksin juga disampaikan secara transparan. Misalnya saja soal rencana vaksinasi di November ini, apakah ini tahap persiapan atau memang sudah tahap penyuntikan," ujar Fahira Idris di Jakarta (23/10).
"Kalau memang dilakukan penyuntikan, vaksin mana yang disuntik. Karena kita tahu, vaksin corona dari Sinovac di November ini masih dalam tahap uji klinis baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Informasi-informasi seperti ini kan membuat publik bertanya-tanya,†sambungnya.
Ditambahkan Fahira, informasi dan komunikasi soal vaksin ini harus disampaikan apa adanya. Agar publik bisa memahami dan mengerti bahwa proses calon vaksin untuk bisa menjadi sebuah vaksin yang aman dan efektif butuh proses yang panjang dan kompleks. Sehingga butuh kesabaran demi keselamatan bersama.
Selain itu, saat mengabarkan kegesitan pemerintah memastikan ketersediaan vaksin, informasi ke publik juga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa vaksin bukan solusi tunggal dalam mengatasi pandemi. Sehingga penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang menjadi kewajiban masyarakat serta kecepatan 3T (test, tracing, treatment) yang menjadi tugas Pemerintah tidak boleh kendur.
Gencarnya informasi soal ketersediaan vaksin ini, kata Fahira, jangan sampai melenakan kita semua karena menganggap pandemi ini sebentar lagi akan berakhir. Sehingga 3M dan 3T tidak lagi jadi prioritas.
Lebih lanjut, tantangan lain dari rencana vaksinasi ini adalah memberi keyakinan pada publik bahwa walau Pemerintah menginginkan Indonesia menjadi yang terdepan dalam melakukan vaksinasi, tetapi keamanan vaksin menjadi yang paling utama.
“Otoritas tertinggi Republik ini mulai dari Presiden dan Menteri terkait perlu sesering mungkin menyampaikan soal keamanan vaksin kepada publik. Memang dibanding negara lain kita lebih cepat dan agresif dalam soal vaksin, tetapi sampaikan juga ke publik bahwa keamanan vaksin adalah hal yang pertama dan utama," jelas Senator Jakarta ini.
"Hal ini penting disampaikan agar tidak ada kelompok masyarakat yang nanti menolak vaksinasi saat vaksin benar-benar sudah berhasil lolos uji klinis dan aman serta efektif menekan penyebaran Covid-19,†pungkas Fahira.
