Berita

Transportasi publik/Net

Nusantara

Dianggap Berisiko, Pemerintah Harus Pikirkan Nasib Transportasi Publik Pasca Pandemi

JUMAT, 23 OKTOBER 2020 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Transportasi massal yang terintegrasi dan terkoneksi merupakan jawaban atas kebutuhan mobilitas warga perkotaan.

Kendati begitu, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies (RCUS), Elisa Sutanudjaja mengatakan, yang jadi masalah adalah di tengah masyarakat telah terbangun bahwa transportasi publik dianggap beresiko dalam penyebaran Covid-19.

"Walau sampai hari ini belum ditemukan kluster akibat transportasi publik," ujar Elisa melalui akun Twitter miliknya, Jumat (23/10).


Atas dasar hal tersebut, pengamat perkotaan ini meminta pemerintah perlu berpikir panjang soal masa depan mobilitas di kota pasca pandemi.
 
Selain itu, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan juga akan mendapat tantangan yang tidak ringan yang turut dikaitkan dengan isu pandemi.

Menurutnya, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor hanya dapat terimplementasi dalam jangka pendek. Kemungkinan berhasilnya pun situasional.

"Lain dengan kebijakan terkait ketataruangan. Lebih fundamental, namun lebih panjang prosesnya. Keduanya bisa melengkapi," pungkasElisa.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya