Berita

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Net

Nusantara

Pemprov Jawa Barat Masih Kaji Sanksi Bagi Penolak Vaksin Covid-19

JUMAT, 23 OKTOBER 2020 | 02:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji sanksi yang akan diberikan bagi masyarkaat yang menolak vaksin Covid-19.

"Terkait vaksin itu ada denda, saya kira itu Jakarta. Tapi, kami tadi sudah intruksikan untuk mengkaji secara aturan hukum," ucap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikuti dari Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (22/10).

"Karena apakah orang menolak vaksin itu melanggar situasi seperti ini atau kita yang memaksa melanggar HAM itu juga sedang kita bahas," tambahnya.

Kendati demikian, Emil berharap hal itu tidak akan mengganggu jalannya pemberian vaksin sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari Covid-19.

"Kami sih berharap semua dengan kesadaran sendiri, makanya edukasi itu menjadi penting. Mudah mudahan kesadaran itu hadir tapi kita kan tahu selama Covid-19 banyak provokasi, banyak hoax macem-macem itu harus kita tindaklanjuti," tandasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas bila ditemukan warga yang menjadi target vaksin Covid-19 menolak untuk dilakukan vaksinasi

Bagi mereka yang menolak, Pemprov DKI Jakarta sedianya akan memberikan denda sebesar Rp 5 juta.

Populer

Yusril Ihza Mahendra: Presiden Saja Tidak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Apalagi Instruksi Mendagri

Kamis, 19 November 2020 | 19:45

Dukung Habib Rizieq, Natalius Pigai: Jokowi Remehkan Saya Tanpa Tahu Kecerdasan Mutiara Timur

Sabtu, 21 November 2020 | 04:40

Imbas Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab, Mujahid 212 Minta Pangdam Jaya Buka Ruang Dialog

Jumat, 20 November 2020 | 21:56

Bobby Nasution Katakan 'Cina', Etnis Tionghoa Medan Merasa Tersakiti

Senin, 23 November 2020 | 14:23

Singgung Ceramah Habib Rizieq, Putri Gus Dur: Saya Muslim, Saya Menolak Diatasnamakan Untuk Kekejian

Rabu, 18 November 2020 | 11:57

Pintu Sudah Terbuka, PKS Sarankan Habib Rizieq Bertandang Ke Kediaman Maruf Amin

Sabtu, 21 November 2020 | 10:58

Pengamat: HRS Bukan Saja Dianggap Musuh Oleh Rezim, Tapi Juga Dipakai Dalam Pertarungan 'Trunojoyo1'

Selasa, 17 November 2020 | 15:23

UPDATE

Partai Gerindra Ingin Kasus Edhy Prabowo Diproses Transparan Dan Cepat

Sabtu, 28 November 2020 | 02:53

Positif Covid-19, Cawabup Pesisir Barat Erlina Diawasi Ketat Bawaslu

Sabtu, 28 November 2020 | 02:40

Monitoring Puncak Merapi, Tim Reaksi Cepat Temukan Longsoran Baru

Sabtu, 28 November 2020 | 01:55

Ditanya Soal Pengganti Edhy Prabowo, Luhut: Kau Tanya Yang Punya Pekerjaan

Sabtu, 28 November 2020 | 01:43

DPRD Minta Pemkot Tangerang Kaji Utuh Rencana Pembelajaran Tatap Muka

Sabtu, 28 November 2020 | 00:45

Ketika Luncurkan NSP, Mata Korea Selatan Tertuju Ke Indonesia

Sabtu, 28 November 2020 | 00:34

Relawan Barracuda Sesalkan Ada Pihak Razia Dan Sita Kartu Sulteng Sejahtera Dari Warga

Sabtu, 28 November 2020 | 00:30

Menko Luhut: Edhy Prabowo Itu Orang Baik Dan Beliau Ksatria

Sabtu, 28 November 2020 | 00:04

Di Bawah 'Payung' NSP, Korsel Anggap Indonesia Sebagai Mitra Seimbang

Jumat, 27 November 2020 | 23:52

Pimpin Rapat Di KKP, Luhut Pastikan Tidak Ada Pekerjaan Yang Berhenti

Jumat, 27 November 2020 | 23:40

Selengkapnya