Berita

Terdakwa Kasus Korupsi Jiwasraya, Heru Hidayat/Net

Hukum

Bacakan Nota Pembelaan, Terdakwa Ngaku Kehilangan 9 Ribu Karyawan Usai Terjerat Kasus Jiwasraya

KAMIS, 22 OKTOBER 2020 | 21:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kasus Asuransi Jiwasraya yang menjerat Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat tak hanya bedampak kepada keluarga, melainkan ribuan karyawan di perusahaannya.

“Seluruh karyawan saya yang saat ini hanya tersisa 1.000 orang dari 10 ribu orang akibat adanya perkara ini,” kata Heru Hidayat dalam pledoinya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Dalam kasusnya, ia dituntut hukuman seumur hidup dan penyitaan seluruh asetnya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan tersebut pun membuat dirinya mulai memikirkan nasib para karyawannya.


“Sebagai pengusaha, saya adalah kepala dan pemimpin bagi 10 ribu lebih  karyawan ketika itu, 10 ribu karyawan yang berpegang dan menggantungkan hidupnya dan keluarganya kepada saya,” sebutnya dalam pleidoi.

Berkenaan dengan tuntutan hukuman seumur hidup dan penyitaan aset, Heru mengaku hal tersebut menjadi pukulan keras bagi dirinya. Ia pun mengibaratkan tuntutan tersebut seperti halnya sebagai hukuman mati.

“Tuntutan yang bagaikan hukuman mati bagi saya. Sebab saya dituntut untuk menjalani hidup di penjara sampai mati dan seluruh hasil kerja keras saya selama saya hidup dirampas. Mendengar tuntutan tersebut saya bagaikan penjahat hina yang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua," jelasnya.

Hal itu makin membuatnya geleng-geleng kepala karena sejak pertama kali dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Agung pada 14 Januari 2020 lalu, hingga kini ia tak pernah tahu alasan ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya merasa terjatuh dan sangat terpuruk, sebab saya tidak tahu kenapa saya bisa jadi tersangka,” lanjutnya dalam pledoi.

Dalam pleidoi tersebut pula, ia membantah tuntuntan JPU yang menyebut menerima aliran dana hingga Rp 10 triliun dari Jiwasraya. Pun demikian dengan anggapan mengendalikan 13 Manajer Investasi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya