Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Beijing Tanggapi Pelarangan Produk Huawei Oleh Swedia

KAMIS, 22 OKTOBER 2020 | 12:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Larangan Swedia terhadap dua perusahaan telekomunikasi China, Huawei Technologies dan ZTE Corp, dari jaringan 5G pada hari Selasa telah mendapat tentangan keras dari Beijing. Mereka menilai bahwa keputusan Swedia itu tidak sehat dan hanya bersifat politis.

Salah satu tentangan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Liar Negeri Zhao Lijian pada Rabu (21/10). Dia mengatakan bahwa baik Huawei maupun ZTE sudah mematuhi hukum yang berlaku di negara itu.

"Huawei Technologies dan ZTE Corp telah secara ketat mematuhi hukum setempat. Dengan tidak ada satu pun bukti, mereka (Swedia) hanya menekan perusahaan telekomunikasi China dengan alasan [mengancam] keamanan nasional," kata Zhao, seperti dikutip dari CGTN, Kamis (22/10).


"Mereka mempolitisasi aktivitas ekonomi," kata Zhao.

Stockholm mengumumkan keputusan itu menjelang lelang spektrum yang dijadwalkan digelar bulan depan. Menurut Swedish Post and Telecom Authority (PTS), pengaturan kondisi lisensi mengikuti penilaian oleh Angkatan Bersenjata Swedia dan dinas keamanan, yang menyebut China sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap Swedia.

Pihak berwenang Swedia memberi batas waktu kepada perusahaan dalam lelang hingga 1 Januari 2025 untuk menghapus peralatan Huawei dan ZTE dari infrastruktur mereka yang ada.

"Larangan tersebut membuat operator jaringan memiliki lebih sedikit pilihan dan risiko memperlambat peluncuran 5G di pasar di mana persaingan berkurang," kata Ben Wood, kepala penelitian di perusahaan komunikasi seluler riset terkemuka CCS Insight, seperti dikutip dari Reuters.

Dengan larangan tersebut, raksasa telekomunikasi yang berbasis di Swedia, Ericsson, saingan terbesar Huawei dalam teknologi 5G, kemungkinan besar akan menjadi salah satu penerima manfaat.

Analis politik dan hubungan internasional Inggris Tom Fowdy mempertanyakan keabsahan langkah tersebut. Secara khusus, dia menunjukkan bahwa produk Swedia telah dihargai secara luas dan digunakan di China.

"Orang harus mempertanyakan apakah adil jika Swedia melarang Huawei dan ZTE. Apakah ini timbal balik pada akses pasar yang terus diminta oleh Eropa?"

"China membuka pasarnya, tetapi seperti yang terlihat oleh daftar entitas baru dan undang-undang kontrol ekspor, China juga melengkapi dirinya dengan alat untuk menangani negara-negara yang tidak bermain adil," tulis Fowdy dalam opini CGTN.

Pada hari Selasa, Kedutaan Besar China di Stockholm juga menolak tuduhan bahwa Huawei dan ZTE merupakan ancaman bagi keamanan nasional Swedia.

"Kami mendesak pemerintah Swedia untuk mematuhi prinsip-prinsip pasar dari pembangunan terbuka dan persaingan yang sehat, dan mempertimbangkan kembali keputusan yang relevan," tulis kedutaan di situsnya.

"Kami dengan tegas menentang penyalahgunaan konsep 'keamanan nasional' dan menolak perusahaan tertentu dari negara tertentu," tambahnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya