Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Beijing Tanggapi Pelarangan Produk Huawei Oleh Swedia

KAMIS, 22 OKTOBER 2020 | 12:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Larangan Swedia terhadap dua perusahaan telekomunikasi China, Huawei Technologies dan ZTE Corp, dari jaringan 5G pada hari Selasa telah mendapat tentangan keras dari Beijing. Mereka menilai bahwa keputusan Swedia itu tidak sehat dan hanya bersifat politis.

Salah satu tentangan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Liar Negeri Zhao Lijian pada Rabu (21/10). Dia mengatakan bahwa baik Huawei maupun ZTE sudah mematuhi hukum yang berlaku di negara itu.

"Huawei Technologies dan ZTE Corp telah secara ketat mematuhi hukum setempat. Dengan tidak ada satu pun bukti, mereka (Swedia) hanya menekan perusahaan telekomunikasi China dengan alasan [mengancam] keamanan nasional," kata Zhao, seperti dikutip dari CGTN, Kamis (22/10).


"Mereka mempolitisasi aktivitas ekonomi," kata Zhao.

Stockholm mengumumkan keputusan itu menjelang lelang spektrum yang dijadwalkan digelar bulan depan. Menurut Swedish Post and Telecom Authority (PTS), pengaturan kondisi lisensi mengikuti penilaian oleh Angkatan Bersenjata Swedia dan dinas keamanan, yang menyebut China sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap Swedia.

Pihak berwenang Swedia memberi batas waktu kepada perusahaan dalam lelang hingga 1 Januari 2025 untuk menghapus peralatan Huawei dan ZTE dari infrastruktur mereka yang ada.

"Larangan tersebut membuat operator jaringan memiliki lebih sedikit pilihan dan risiko memperlambat peluncuran 5G di pasar di mana persaingan berkurang," kata Ben Wood, kepala penelitian di perusahaan komunikasi seluler riset terkemuka CCS Insight, seperti dikutip dari Reuters.

Dengan larangan tersebut, raksasa telekomunikasi yang berbasis di Swedia, Ericsson, saingan terbesar Huawei dalam teknologi 5G, kemungkinan besar akan menjadi salah satu penerima manfaat.

Analis politik dan hubungan internasional Inggris Tom Fowdy mempertanyakan keabsahan langkah tersebut. Secara khusus, dia menunjukkan bahwa produk Swedia telah dihargai secara luas dan digunakan di China.

"Orang harus mempertanyakan apakah adil jika Swedia melarang Huawei dan ZTE. Apakah ini timbal balik pada akses pasar yang terus diminta oleh Eropa?"

"China membuka pasarnya, tetapi seperti yang terlihat oleh daftar entitas baru dan undang-undang kontrol ekspor, China juga melengkapi dirinya dengan alat untuk menangani negara-negara yang tidak bermain adil," tulis Fowdy dalam opini CGTN.

Pada hari Selasa, Kedutaan Besar China di Stockholm juga menolak tuduhan bahwa Huawei dan ZTE merupakan ancaman bagi keamanan nasional Swedia.

"Kami mendesak pemerintah Swedia untuk mematuhi prinsip-prinsip pasar dari pembangunan terbuka dan persaingan yang sehat, dan mempertimbangkan kembali keputusan yang relevan," tulis kedutaan di situsnya.

"Kami dengan tegas menentang penyalahgunaan konsep 'keamanan nasional' dan menolak perusahaan tertentu dari negara tertentu," tambahnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya