Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden/Net
Kondisi politik dan opini publik di Amerika Serikat (AS) sudah berubah ketika berhadapan dengan kekuatan baru bernama Republik Rakyat China (RRC).
Perubahan itu membuat strategi AS melawan China sulit untuk berubah, meski kandidat presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden terpilih dalam pemilihan pada November mendatang.
Begitu yang disampaikan oleh salah satu pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Jusuf Wanandi, dalam webinar bertajuk
"Managing Great Power Competition: Middle Power Perspectives of Indonesia and Korea" yang digelar pada Rabu (21/10).
Jusuf menjelaskan, seharusnya AS dapat memanfaatkan situasi pasca Perang Dingin untuk membentuk tatanan dunia baru. Namun sayangnya, peluang itu justru diambil oleh China yang saat ini menjadi fokus perkembangan utama dunia.
"Dan faktanya, (runtuhnya Uni Soviet) bukan hanya memunculkan kebangkitan China, tapi juga negara-negara Asia Timur," terang mantan anggota MPR itu.
Kebangkitan Asia Timur, kata Jusuf, terlihat ketika mereka berhasil menangani krisis keuangan 2008 dan pandemi Covid-19. Di sisi lain, AS kehilangan kesempatan lagi untuk memimpin dunia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Dengan buruknya penanganan pandemi Covid-19, jajak pendapat menunjukkan, Trump telah tertinggal dari Biden dalam menghadapi pemilihan presiden AS.
"Mungkin, dia (Trump) bisa melakukan beberapa trik, upaya putus asa, menjelang akhir. Tapi saat ini sepertinya hampir tidak mungkin," sambung Jusuf.
Jika Biden memang terpilih menggantikan Trump, ia mengatakan, berbagai kesepakatan dengan pemerintahan Xi Jinping mungkin akan dilakukan, tetapi strategi melawan China tidak akan berubah.
"Tidaklah mudah untuk mengubah strategi melawan China, bahkan jika Biden terpilih, karena politik sudah rusak dan opini publik dengan tetap menentang China," lanjutnya.
Selain itu, AS sendiri menyadari betul bahwa China tidak selalu jujur dalam melaksanakan kewajiban dan janjinya. Di mana Beijing saat ini berjanji untuk untuk menghormati hak kekayaan intelektual, yang menjadi salah satu sumber api permusuhan dengan Washington.
