Muncul pro-kontra terkait Surat Keputusan (SK) Pembentukan Panitia Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Nuansa politis dinilai sangat terlihat dalam komposisi kepanitiaan.
Politisi Muda PPP, Usni Hasanuddin mengatakan, pro-kontra tentang siapa saja yang masuk kepanitiaan dalam SK DPP PPP tertanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Plt Ketua Umum, Suharso Monoarfa dan Sekjen Arsul Sani itu adalah hal biasa.
"Bisa dikatakan masih ada yang kurang puas. Itu hal biasa, karena lazimnya organisasi setiap keputusan tidak dapat memuaskan semua pihak. Hanya memang nuansa politisnya sangat terlihat dari komposisi kepanitiaan," ujar Usni Hasanuddin melalui keterangan tertulis, yang diterima redaksi, Rabu (21/10).
Terlepas dari itu, tambah Usni, komposisi kepanitiaan harus bisa mengakomodir semua pihak, terutama komposisi yang ada dalam Steering Committe (SC). Hal ini akan berkaitan dengan hasil Muktamar nantinya.
Sebagai kader PPP, Usni memberikan catatan yang harus diperhatikan terutama terkait SC yang harus melalukan inovasi- inovasi program kerja.
"Sebab, inovasi sangat diperlukan untuk menjawab tantangan PPP ke depan, tidak bisa hanya yang bersifat rutinitas program," ucapnya.
Selain program kerja, Usni juga menyinggung soal mekanisme dalam menentukan Ketua Umum terpilih. Ini juga harus menjadi perhatian secara khusus.
Pada satu sisi, PPP tidak bisa lepas dari identitas ke-Islaman dan di sisi lain tak bisa menghindari sistem demokrasi. Elaborasi dari dua sistem itu baik Islam dan Demokrasinya melalui mekanisme formatur.
"Pemilihan ketua umum melalui formatur yang dipilih oleh peserta akan mencerminkan dua nilai sekaligus yaitu demokrasi dan musyawarah di formatur," tambah Usni lagi.
Usni menambahkan, saat ini mungkin sulit untuk ditemukan setiap rapat harian DPP PPP yang dihiasi perdebatan menggunakan dalil-dalil Al Qur'an maupun hadist. Mungkin terakhir ketika kepemimpinan Hamzah Haz itu terjadi.
Usni mengatakan, hal itu terjadi karena komposisi ulama dalam pengurus harian jauh lebih besar ketimbang komponen lainnya sehingga PPP sebagai partai Islam tidak terlepas dari hukum Islam.
"Jadi, komposisi ini harus dipertimbangkan oleh SC maupun formatur. Jangan hanya asal loyal tapi tidak memiliki kekuatan massa dibawah ataupun finansial kemudian diakomodasi. Akhirnya hanya akan menjadi beban partai," imbuhnya.
Terakhir katanya lagi, yang tidak kalah penting soal netralitas. Usni mengatakan, netralitas pemilihan harus dijaga.
"Berikan keluasan kader yang memiliki kompetensi untuk maju dalam pemilihan. Jangan ada kesan hanya akan menguntungkan calon tertentu saja," tandas Usni.
