Komunikasi Masih Buruk, Reshuffle Jadi Opsi Rasional Di Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

Ketegasan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo bila kepemimpinannya di periode kedua ini bisa dikenang positif oleh publik.

Sebab selama setahun menjabat di periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Maruf Amin, publik menilai komunikasi politik para menteri dalam menjalankan arahan presiden tak berjalan baik. Bahkan bila perlu, Jokowi bisa melakukan perombakan kabinet terhadap para menteri yang membangkang.

"Presiden Jokowi sebaiknya bersikap lebih tegas kepada pembantunya dan melakukan reshuffle kepada menteri yang tidak bisa melakukan komunikasi politik dengan baik kepada publik," kata pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).

Salah satu yang ia soroti yakni komunikasi terkait urgensi omnibus law UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Dalam hal ini, kata Igor, peran pembantu presiden di kabinet dalam menyosialisasikan omnibus law sangat penting agar kewibawaan pemerintah terjaga.

Dan tentunya menjaga agar citra positif Jokowi lebih banyak dari negatifnya, baik itu dalam realita juga di dunia maya tentang asumsi dan praktik  penerapan UU Cipta Kerja," tegasnya.

Melihat dinamika politik yang terjadi, Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini pun memprediksi dalam waktu dekat evaluasi besar-besaran akan dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja para menterinya.

"Pada saat situasi lebih kondusif pasca demo omnibus law ini, Jokowi akan mengevaluasi semua aspek dari kinerja para menterinya serta efektifitas pemerintahan di periode terakhirnya ini. Salah satu opsi yang rasional tentu adalah melakukan reshuffle kabinet pada setahun pemerintahan Jokowi-Maruf," tandasnya.