Berita

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan/Repro

Politik

Demokrat: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Penegakan Hukum Mundur Jauh Sekali

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 01:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sektor penegakan hukum pada satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin dinilai mengalami kemunduran.

Bukan tanpa sebab, hal itu ditandai dengan maraknya penangkapan dan upaya pembungkaman saat masyarakat menggunakan hak mengemukakan pendapat berkumpul dan berserikat.

Hal itu sebagaimana terjadi saat beberapa elemen masyarakat menyuarakan aspirasinya menolak omnibus law Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan saat menjadi narasumber dalam Forum Demokrasi Forum (PDF) yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa malam (20/10).

"Survei Kompas menyebut bahwa 54,4 persen (masyarakat) tidak puas (pemerintahan Jokowi-Maruf) di bidang penegakan hukum, turunannya tentu ke kebebasan sipilnya. Dan ruang demokrasi kita pada penegakan hukumnya itu sedemikian rupa menjadi mundur sekali, jauh sekali," ujar Hinca Pandjaitan.

Hinca menambahkan, dirinya yang kini menjadi anggota Komisi III DPR RI pun merasakan, ruang demokrasi mengalami masalah.

Hanya saja, tekan Hinca, Partai Demokrat masih meyakini bahwa perubahan kearah yang lebih baik terus akan dilakukan.

"Memang kami merasakan itu, ruang untuk kebebasan berpandangan, berpendapat termasuk di parlemen, karena memang posisi Demokrat tidak terlalu besar untuk melakukan yang lebih besar dari situ. Tapi kami yakin betul bahwa suara-suara partai Demokrat bisa mengubah jalan pikiran yang ada," tegas Legislator asal Asahan Medan intim.

Partai Demokrat, lanjut Hinca, adalah Partai Pertama yang menolak adanya UU Ciotaker. Atas dasar itu, sebagai representasi masyarakat di parlemen, Partai Demokrat akan terus menjaga demokrasi di Indonesia agar lebih baik.  

"Partai Demokrat lah yang pertama sekali menyatakan sikapnya menolak UU Ciptaker itu di Baleg, dan setelah itu semua kita mendiskusikan. Jadi, paling tidak meskipun kecil suara Partai Demokrat itu bisa merepresentasikan keinginan masyarakat luas. Dan itu akan terus kita jaga kedepan," pungkasnya.

Selain Hinca Pandjaitan, narasumber lain dalam diskusi virtual tersebut yakni Divisi Advokasi YLBHI Mohammad Isnur, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, dan Ketua Balitbang DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

Ilmuwan Australia: Wabah Covid-19 Berawal Di China, Tapi Asal-usul Virus Corona Sulit Untuk Dipastikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:40

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Prodem: Seru Juga Kalau Arief Budiman Bongkar Kecurangan Pemilu

Kamis, 14 Januari 2021 | 00:27

UPDATE

FBI Selidiki Dugaan Wanita Curi Laptop Ketua DPR AS, Hendak Jual Ke Rusia

Senin, 18 Januari 2021 | 23:01

Sanksi PPKM Tangerang Raya Baru Pembubaran, Belum Penegakan Hukum

Senin, 18 Januari 2021 | 22:49

Sempat Terputus, Akses Jalan Poros Majene-Mamuju Kembali Pulih

Senin, 18 Januari 2021 | 22:37

Pengadilan Mesir Perintahkan Penyitaan Aset Mendiang Mohamed Morsi

Senin, 18 Januari 2021 | 22:20

Narasi Populisme Jokowi Diubah Neo-Despotism, Elite Rezim Soeharto Kembali Berkuasa

Senin, 18 Januari 2021 | 22:06

Ridwan Kamil: 4.070 Nakes Dan 69 Tokoh Di Jabar Sudah Divaksin

Senin, 18 Januari 2021 | 21:42

Gugatan Rival Ipuk-Sugirah Di Pilkada Banyuwangi Diterima MK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:39

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:13

70 Nakes Di Semarang Absen Saat Akan Divaksin Sinovac

Senin, 18 Januari 2021 | 21:12

Angkasa Pura II Pastikan Tak Ada Oknum Karyawan Masuk Sindikat Surat Palsu Covid-19

Senin, 18 Januari 2021 | 20:56

Selengkapnya