Poster FGD DPP Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) beberapa waktu lalu/Net
Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) mengusulkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi pahlawan demokrasi Indonesia.
Alasannya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai berperan signifikan dalam perkembangan demokrasi di Tanah Air. Megawati juga pernah melawan penindasan.
"Kita harus mulai titik nol, pahlawan demokrasi adalah Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Ketua Umum DPP JBMI, Albiner Sitompul kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/10).
Menurut Albiner, Megawati merupakan orang pertama yang melakukan perlawanan terbuka terhadap otoritarianisme Orde Baru.
Dia juga kepala negara pertama pasca reformasi 1998, yang menggelar pemilu presiden (Pilpres) secara langsung.
"Dia orang yang pertama melawan otoriter di negeri ini. Dan dia juga orang pertama yang melaksanakan pemilihan presiden secara langsung," tutur Albiner.
Saat menjabat Ketua Umum PDI (sebelum PDIP) dan coba diganggu gugat oleh penguasa, Megawati tidak gentar. Dia tetap bersikukuh akan posisinya itu.
Dan saat memenangkan Pemilu 1999, lanjut Albiner, bisa saja Megawati langsung mengangkat dirinya menjadi presiden. Namun hal itu tidak dilakukannya.
"Waktu itu bisa dia melakukan pemilihan presiden itu melalui sidang umum MPR, tapi dia mendengarkan suara rakyat, harus pemilihan secara langsung," jelas dia.
Pemilihan Megawati untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional, setelah mendapatkan masukan dari para akademisi. DPP JBMI juga telah menggelar focus group discussion (FGD).
Kalau Megawati menjadi pahlawan demokrasi, jelas Albiner menambahkan, DPP JBMI juga mengusulkan tokoh Batak Muslim, Tuan Syekh Ibrahim Sitompul sebagai pahlawan kemerdekaan.
"Tuan Syekh Ibrahim Sitompul dengan gigih berjuang melawan intimidasi pemerintah Hindia Belanda, dan membangun demokrasi selaku Presiden Serikat Islam, yang didasari konsep Dalihan Na Tolu di Residen Tapanuli," tutur Albiner.
Usulan itu disampaikan berjenjang dan puncaknya ke Kementerian Sosial. Albiner berharap, usulan itu bisa diterima dan dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November 2020.
"Kami telah mengajukan beliau sebagai pahlawan nasional secara berjenjang ke Bupati Tapanuli Utara," tutup mantan Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden ini.
