Berita

Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maksima saat mengunjungi Jakarta/Net

Dunia

Belanda Akan Bayar Kompensasi Kepada Anak Korban Pembunuhan Era Kolonial Di Indonesia

SELASA, 20 OKTOBER 2020 | 11:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Belanda mengumumkan akan memberikan kompensasi kepada anak-anak dari korban eksekusi yang dilakukan oleh pasukan kolonial selama perang kemerdekaan Indonesia antara 1945 hingga 1950.

Kompensasi tersebut berupa uang sebesar 5.000 euro atau setara dengan Rp 86 juta, mengutip AFP.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok dan Menteri Pertahanan Ank Bijlveveld, melalui sebuah surat yang dikirim ke parlemen pada Senin (19/10).

Di dalam surat bersama tersebut, keduanya mengatakan tidak akan mengajukan banding atas putusan pengadilan pada Maret yang memerintahkan pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada janda dan anak-anak dari 11 lelaki di Sulawesi Selatan yang meninggal oleh pasukan Belanda pada 1946 hingga 1947.

"Anak-anak yang dapat membuktikan bahwa ayah mereka adalah korban eksekusi singkat seperti yang dijelaskan... berhak atas kompensasi," kata kedua menteri itu.

Ada serangkaian syarat yang harus dipenuhi bagi anak-anak para korban yang ingin mendapatkan kompensasi. Termasuk bukti bahwa orangtua mereka memang telah dibunuh dalam eksekusi yang terdokumentasi dan bukti ayah melalui dokumen identitas.

Saat ini, pengadilan Belanda tengah memproses beberapa kasus yang diajukan para kerabat korban perang lainnya yang meminta kompensasi atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan kolonial Belanda yang disebuat dengan Celebes.

Sedikitnya, ada 860 orang tewas oleh regu tembak, yang sebagian besar terjadi antara Desember 1946 hingga April 1947 di Sulawesi.

Pada 2013, pemerintah Belanda meminta maaf atas pembunuhan yang dilakukan oleh tentara kolonialnya dan mengumumkan kompensasi kepada para janda dari mereka yang meninggal.

Awal tahun ini, ketika mengunjungi Indonesia, Raja Belanda Willem-Alexander juga meminta maaf atas kekerasan berlebih oleh kolonial.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya