Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin yang genap berumur satu tahun pada hari ini diharap bisa melakukan reshuffle menteri, dan bisa lebih mendengar aspirasi masyarakat.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, karena melihat pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua tahun ini tidak sebaik periode pertamanya.
Salah satu hal yang disoroti Jerry, sehingga meminta Kepala Negara melakukan reshuffle menteri, adalah persoalan krisis manajemen dan pengambilan keputusan di pemerintahan.
"Saya lihat banyak yang perlu dibenahi soal
crisis management (krisis manajemen),
making decision (membuat keputusan). Perlu juga Jokowi menegur keras para bawahannya dan perlunya mereshuffle menteri yang berkinerja buruk," ujar Jerry dalam siaran pers yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/10).
Sejauh pengamatannya, komunikasi publik pemerintahan Jokowi-Maruf lemah dan perlu diubah. Utamanya terkait jumlah jurubicara pemerintah di istana, yang akhirnya membuat masyrakat menjadi salah persepsi terhadap suatu kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan.
Sebagai contohnya adalah kontroversi omnibus law UU Cipta Kerja. Padahal menurut Jerry, UU penggabungan tersebut memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat. Hanya saja, karena tidak ada komunikasi yang baik menyebabkan kekisruhan yang tidak diinginkan.
"Jangan semua bicara. Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara," ungkapnya.
"Jokowi perlu bangun tim yang solid; perlu adanya
open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi),
transparancy system untuk menjadikan
good and clean goverment," sambung Jerry.
Selain itu, hal yang paling utama dari evaluasi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf adalah kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak.
Dalam konteks ini, Jerry meminta pemerintah untuk lebiih banyak mendengar jeritan hati masyarakat luas. Sebab menurutnya, hak kebebesan berpendapat
(Freedom of Spech) telah dijamin Undang-undang Dasar 1945, tepatnya di dalam Pasal 28E Ayat (3), dan UU 9/1998.
"Kecuali menghasut, makar, anarkisme dan adu domba setidaknya diproses hukum. Tapi kalau hanya menyampaikan une-unegnya jangan ditangkap. Jangan ada tindakan represif," tuturnya.
"Kadang
good (baik) tapi belum
best (terbaik) ataupun paling baik
(better). Dalam ini istilah
Vox Populi (suara rakyat) perlu di dengar. Saya yakin jika Presiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok
grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera," demikian Jerry Massie.
