Berita

Dua individu dan enam perusahaan China masuk dalam daftar hitam AS setelah terlibat dengan perusahaan Iran/Net

Dunia

Gara-gara Berbisnis Dengan Iran, Perusahaan Dan Warga China Masuk Daftar Hitam AS

SELASA, 20 OKTOBER 2020 | 10:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dua individu dan enam perusahaan China masuk ke dalam daftar hitam Amerika Serikat (AS) karena terlibat dengan perusahaan pelayaran Iran, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

Departemen Luar Negeri AS pada Senin (19/10) mengumumkan, dua individu yang masuk dalam daftar hitam adalah Kepala Eksekutif Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd., Eric Chen atau yang dikenal sebagai Chen Guoping, dan presiden perusahaan yang sama, Daniel Y. He atau yang dikenal sebagai He Yi.

Keduanya masuk dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dari Departemen Keuangan AS, sehingga aset entitas milik keduanya yang berada dalam yuridiksi AS dibekukan dan orang AS dilarang berurusan dengan mereka.


Selain itu, Departemen Luar Negeri juga mengumumkan enam perusahaan China yang juga masuk dalam daftar. Di antaranya adalah Reach Holding Group (Shanghai) Company, Reach Shipping Lines, Delight Shipping, Gracious Shipping, Noble Shipping, dan Supreme Shipping.

Departemen Luar Negeri menuduh enam entitas tersebut menyediakan barang atau jasa yang digunakan sehubungan dengan sektor perkapalan Iran. Departemen juga menuduh Reach Holding Group dan unit Reach Shipping Lines membantu IRISL dan anak perusahaannya menghindari sanksi AS.

“Hari ini, kami mengulangi peringatan kepada para pemangku kepentingan di seluruh dunia. Jika Anda berbisnis dengan IRISL, Anda berisiko terkena sanksi AS,” kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam pernyataannya yang dikutip Reuters.

Sejak AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015 pada 2018, Presiden Donald Trump telah memberlakukan kebijakan tekanan maksimum pada Teheran.

Dengan kebijakan tersebut, Trump memberlakukan serangan sanksi ekonomi agar Iran menghentikan aktivitas nuklirnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya