Berita

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib/Net

Politik

Suciwati: Janji Pemerintah Usut Kasus Munir Sebatas Enak Didengar Tapi Tanpa Realisasi

MINGGU, 18 OKTOBER 2020 | 13:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kemauan politik atau political will pemerintah dianggap menjadi penghambat terungkapnya dalang kasus pembunuhan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib.

Istri mendiang Munir, Suciwati bersama Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) bahkan meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak berhenti melakukan penyelidikan kasus pembunuhan Munir, meskipun sang eksekutor, Pollycarpus telah meninggal dunia pada Sabtu (17/10) kemarin.

"Kami menilai walaupun Pollycarpus telah meninggal dunia, namun penyelidikan kasus pembunuhan Munir tidak boleh berhenti dilakukan aparat penegak hukum. Penyelidikan kasus Munir perlu terus dilakukan mengingat dari berbagai bukti di persidangan dan beragam bukti lainnya pengungkapan kasus Munir tetap dapat dilakukan, walaupun Pollycarpus telah meninggal," ujar Suciwati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/10).


Karena, kata Suciwati, kejahatan terhadap suaminya itu bukanlah kejahatan yang biasa, tetapi merupakan bentuk persekutuan jahat yang melibatkan banyak pihak.

"Sehingga pihak-pihak lain di luar Pollycarpus masih ada yang perlu dicari dan ditemukan oleh negara untuk diadili dan dihukum," tegasnya.

Suciwati dan KASUM pun memandang bahwa hambatan terungkapnya kasus pembunuhan Munir bukan karena tidak adanya bukti maupun karena meninggalnya Pollycarpus.

"Tetapi lebih dikarenakan tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir ini hingga tuntas. Janji pemerintah yang berkomitmen menyelesaikan kasus Munir hanya menjadi janji indah yang enak didengar tetapi tidak pernah terealisasikan," jelasnya.

Dengan demikian, Suciwati bersama KASUM terus mendesak kepada pemerintah untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan Munir.

"Pengungkapan kasus pembunuhan Munir merupakan tangung jawab konstitusional negara yang perlu diselesaikan hingga tuntas," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya