Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti/Rep

Politik

Warning Bagi Pemerintahan Jokowi, Demonstrasi Besar Tidak Bisa Dihentikan Dengan Penangkapan

SABTU, 17 OKTOBER 2020 | 12:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Massifnya demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat baik di ibukota maupun di berbagai daerah menolak omnibus law UU Cipta Kerja mesti dijadikan warning oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Apalagi, cara-cara yang digunakan pemerintah adalah dengan menangkap orang-orang yang menolak omnibus law UU Ciptaker.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Smart FM bertajuk "Omnibus Law dan Aspirasi Publik", Sabtu (17/10).

"Ini sinyal penting, warning penting kepada pemerintahan Pak Jokowi bahwa keresahan ini enggak bisa diselesaikan dengan cara menangkap orang seperti sekarang," ujar Ray Rangkuti.

Ray menilai, maraknya demonstarsi disinyalir adanya kekecewaan pada proses dan juga substansi UU Ciptaker. Tetapi, di luar itu juga, ada kekecewaan yang cukup menyeluruh pada pemerintahan Jokowi di periode kedua pemerintahannya ini.

"Apa yang menyeluruh itu? Ya ini nggak bisa dilihat semata-mata karena UU omnibus law yang dianggap mengecewakan baik proses maupun substansinya. Tapi juga ada masalah ketika terjadi revisi UU KPK, ada mungkin soal cara pemerintah menangani Covid-19 orang begitu kecewa, ada unsur ekonomi yang memang makin hari makin keliatan sulit," ucap Ray Rangkuti.

"Nah ditambah dengan proses pembahasan UU Cipta Kerja yang secara proses maupun substansi mengecewakan banyak pihak," sambung aktivis 98' itu.

"Jadi, kumulasi itulah yang mengakibatkan demonstarsi begitu besar baik dari skala lokasi maupun secara massa," kata Ray Rangkuti lagi.

Selain Ray, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut antara lain Tenaga Ahli Utama Bidang Hukum Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan; pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti; Litbang Kompas, Yohan Wahyu; dan pengamat komunikasi politik UPH, Emrus Sihombing.

Populer

Yusril Ihza Mahendra: Presiden Saja Tidak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Apalagi Instruksi Mendagri

Kamis, 19 November 2020 | 19:45

Sempat Posting Menyesal Terlahir Sebagai Penganut Islam, Politisi PSI Eneng Milianasari Minta Maaf

Senin, 16 November 2020 | 11:17

Dukung Habib Rizieq, Natalius Pigai: Jokowi Remehkan Saya Tanpa Tahu Kecerdasan Mutiara Timur

Sabtu, 21 November 2020 | 04:40

Imbas Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab, Mujahid 212 Minta Pangdam Jaya Buka Ruang Dialog

Jumat, 20 November 2020 | 21:56

Habib Rizieq: Kalau Agama Tak Boleh Atur Negara, Mau Diatur Pakai PKI, Atheis?

Minggu, 15 November 2020 | 00:10

Bobby Nasution Katakan 'Cina', Etnis Tionghoa Medan Merasa Tersakiti

Senin, 23 November 2020 | 14:23

Singgung Ceramah Habib Rizieq, Putri Gus Dur: Saya Muslim, Saya Menolak Diatasnamakan Untuk Kekejian

Rabu, 18 November 2020 | 11:57

UPDATE

Ucapkan Maaf, Edhy Prabowo: Ini Adalah Kecelakaan

Kamis, 26 November 2020 | 01:41

Sandang Status Tersangka, Edhy Prabowo Diduga Terima 100 Ribu Dolar AS

Kamis, 26 November 2020 | 01:16

Selain Tersangkakan Menteri Edhy, KPK Juga Amankan Tas Branded, ATM Hingga Jam Tangan Mewah

Kamis, 26 November 2020 | 00:55

Resmi Berstatus Tersangka, Edhy Prabowo Mundur Dari Waketum Gerindra Dan Jabatan Menteri

Kamis, 26 November 2020 | 00:43

Edhy Prabowo Resmi Jadi Tersangka Suap Perizinan Tambak

Kamis, 26 November 2020 | 00:23

Gol Tangan Tuhan, Diego Maradona Meninggal Dunia

Kamis, 26 November 2020 | 00:02

Edhy Prabowo Kenakan Rompi Oranye Lengkap Dengan Borgol Di Tangan

Rabu, 25 November 2020 | 23:44

Belum Diumumkam KPK, Jokowi Sudah Tunjuk Luhut Pandjaitan Gantikan Edhy Prabowo

Rabu, 25 November 2020 | 23:21

Debat Cawalkot Makassar Soal Pajak, Appi Ingatkan Danny: Terpenting Ringankan Beban Dunia Usaha Di Masa Pandemi

Rabu, 25 November 2020 | 23:10

Molor Satu Jam Lebih Dari Rencana Awal, Bagaimana Nasib Edhy Prabowo?

Rabu, 25 November 2020 | 22:43

Selengkapnya