PB HMI Minta Pemerintah Buka Ruang Dialektika UU Ciptaker: Supaya Lebih Soft Selesaikan Silang Pendapat

Silang pendapat terhadap omnibus law UU Cipta Kerja bisa diselesaikan melalui pendekatan yang lebih soft.

Begitulah diungkapkan Pj Ketua PB HMI, Arya Kharisma Hardy, dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung-RMOL tema "HMI Telah Bergerak! Merumuskan Peta Penyelamatan Negara" secara virtual, Kamis (15/10).

Dalam pemaparannya Arya mengatakan, beberapa kementerian yang terkait pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja harus membuka ruang dialog dengan masyarakat.

"Biar ada ruang dialektika di publik. Saya kira itu lebih soft untuk menyelesaikan silang pendapat yang terjadi hari ini," ujar Arya.

Selain itu, PB HMI juga meminta pemerintah untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya untuk masyarakat, agar tidak terjadi simpang siur informasi terkait materi yang ada di dalam omnibus law UU Cipta Kerja.

"Oleh karenanya, hari ini pun juga beberapa kementerian terkait yang berhubungan langsung dengan UU ini harus memberikan pandangannya terkait hasil dari pembahasan dan keputusan UU Cipta Kerja," demikian Arya Kharisma Hardy.