Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 18:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Omnibus law UU Cipta Kerja dianggap mempunyai tujuan yang mulia agar investasi datang dan roda ekonomi berputar.

Hal itu disampaikan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo yang menyebut bahwa UU Cipta Kerja merupakan suatu angan-angan dari Presiden Joko Widodo sejak pertengahan periode pertama menjadi kepala negara.

"Sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden tuh pusing, pusing untuk meningkatkan investasi," ujar Gatot Nurmantyo dalam video yang diunggah akun Youtube Refly Harun, Kamis (15/10).

Karena kata Gatot, di negara Indonesia undang-undangnya seperti hutan belantara. Di mana, UU sudah banyak dan tumpang tindih antara UU dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan pemerintah daerah.

"Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet. Sehingga investasi itu 'ragu-ragu', maka diperlukan satu undang-undang yang merangkum semuanya jadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien, kemudian ada jaminan investasi di sini, kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan," jelasnya.

Apalagi kata Gatot, pengusaha sangat membutuhkan kepastian hukum dan kepastian nasib ke depannya jika berinvestasi di Indonesia.

"Nah undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia, sangat mulia. Karena dengan demikian, investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat. Sehingga sandang, pangan, papan masyarakat bisa," katanya.

Masih kata Gatot, di satu sisi pemerintah juga mendapatkan tekanan yang sangat tinggi. Karena, Indonesia setiap tahunnya bertambah 3 juta tenaga kerja baru.

"Kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi-investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Yang selanjutnya juga, pemerintah juga harus memfasilitasi WTO. Nah dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu," bebernya.

Namun di bayangan Gatot, UU itu bukan seperti yang ada sekarang, yaitu puluhan UU dibuat menjadi satu.

Gatot juga mengamati, pembuatan UU Ciptaker ini kurang terbuka dan terkesan seperti siluman, sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Belum lagi sejumlah pasal yang dirasa memberatkan kaum buruh.

"Undang-undang ini untuk meningkatkan investasi harus ada. Tetapi, di dalam ini yang diatur ini kan ada pengusaha, ada buruh. Nah aturan tentang pengusaha dan buruh ini tidak boleh ada garis kayak mau perang, garis pemisah. Nah kemudian, tidak boleh berat sebelah, harusnya dilihat kita perlu pengusaha, kita juga perlu buruh," tuturnya.

"Pengusaha tanpa buruh enggak ada yang kerja, buruh tanpa pengusaha mau kerja di mana. Nah inilah yang harus arif dan bijaksana dalam undang-undang yang ada ini mengakomodasi semuanya berjalan seimbang. Tetapi intinya, semua ini akan menjadi lebih efisien ketika ada kepastian gitu," tutup Gatot menembahkan.

Populer

Joko Widodo Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang

Sabtu, 08 Mei 2021 | 07:06

Ajakan Presiden Jokowi Makan Babi Saat Lebaran, ICMI: Tidak Punya Empati!

Sabtu, 08 Mei 2021 | 13:17

Respons Insiden Babi Panggang Ambawang, Prof Yusril: Tidak Terjadi Kalau Mensesneg Memahami Tugasnya

Jumat, 14 Mei 2021 | 22:12

Soal Jokowi Dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno

Sabtu, 08 Mei 2021 | 11:55

Soal Otak Sungsang, Nusron Wahid Ajak Ali Ngabalin Dan Busyro Muqoddas Saling Bermaafan

Sabtu, 15 Mei 2021 | 14:47

Sejarawan: Israel Lebih Kuat Dari Palestina, Berhentilah Berperan Sebagai Korban

Sabtu, 15 Mei 2021 | 06:47

Aboe Bakar: Kita Serba Salah, Mau Nyumbang Palestina Takut Dibilang Teroris

Minggu, 16 Mei 2021 | 22:10

UPDATE

Tekan Potensi Lonjakan Kasus Paska Lebaran, Pemerintah Perkuat PPKM Mikro

Selasa, 18 Mei 2021 | 02:58

Soal Kasus Antigen Bekas, Plt Dirut KFD Lakukan 4 Langkah Perbaikan

Selasa, 18 Mei 2021 | 02:37

Lebaran Usai, Kemenkes Genjot Vaksinasi Untuk Kelompok Lansia

Selasa, 18 Mei 2021 | 02:14

Satgas Gabungan TNI-Polri Berhasil Kuasai Markas Teroris OPM Di Papua

Selasa, 18 Mei 2021 | 01:58

Catat Kenaikan Layanan Data Selama Lebaran, Menkominfo: Masyarakat Sadar Ruang Digital Menjadi Pilihan Bersilaturahmi

Selasa, 18 Mei 2021 | 01:23

Dari Balik Jeruji, HRS Serukan Gelar Aksi Bela Palestina

Selasa, 18 Mei 2021 | 00:58

200 Ribu Kendaraan Kembali Ke Wilayah Jabotabek Selama Dua Hari Paska Lebaran

Selasa, 18 Mei 2021 | 00:34

Doni Monardo Peringatkan Orang Yang Berpergian Ke Zona Merah Saat Lebaran Lakukan Isolasi Mandiri

Selasa, 18 Mei 2021 | 00:14

Buat Aksi Solidaritas Palestina Di Kawasan, Jokowi Sampaikan Pernyataan Bersama Sultan Bolkiah Dan PM Muhyiddin

Senin, 17 Mei 2021 | 23:56

Per 11 Mei KPCPEN Catat Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Tembus Rp 172,35 Triliun

Senin, 17 Mei 2021 | 23:29

Selengkapnya