Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 18:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Omnibus law UU Cipta Kerja dianggap mempunyai tujuan yang mulia agar investasi datang dan roda ekonomi berputar.

Hal itu disampaikan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo yang menyebut bahwa UU Cipta Kerja merupakan suatu angan-angan dari Presiden Joko Widodo sejak pertengahan periode pertama menjadi kepala negara.

"Sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden tuh pusing, pusing untuk meningkatkan investasi," ujar Gatot Nurmantyo dalam video yang diunggah akun Youtube Refly Harun, Kamis (15/10).

Karena kata Gatot, di negara Indonesia undang-undangnya seperti hutan belantara. Di mana, UU sudah banyak dan tumpang tindih antara UU dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan pemerintah daerah.

"Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet. Sehingga investasi itu 'ragu-ragu', maka diperlukan satu undang-undang yang merangkum semuanya jadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien, kemudian ada jaminan investasi di sini, kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan," jelasnya.

Apalagi kata Gatot, pengusaha sangat membutuhkan kepastian hukum dan kepastian nasib ke depannya jika berinvestasi di Indonesia.

"Nah undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia, sangat mulia. Karena dengan demikian, investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat. Sehingga sandang, pangan, papan masyarakat bisa," katanya.

Masih kata Gatot, di satu sisi pemerintah juga mendapatkan tekanan yang sangat tinggi. Karena, Indonesia setiap tahunnya bertambah 3 juta tenaga kerja baru.

"Kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi-investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Yang selanjutnya juga, pemerintah juga harus memfasilitasi WTO. Nah dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu," bebernya.

Namun di bayangan Gatot, UU itu bukan seperti yang ada sekarang, yaitu puluhan UU dibuat menjadi satu.

Gatot juga mengamati, pembuatan UU Ciptaker ini kurang terbuka dan terkesan seperti siluman, sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Belum lagi sejumlah pasal yang dirasa memberatkan kaum buruh.

"Undang-undang ini untuk meningkatkan investasi harus ada. Tetapi, di dalam ini yang diatur ini kan ada pengusaha, ada buruh. Nah aturan tentang pengusaha dan buruh ini tidak boleh ada garis kayak mau perang, garis pemisah. Nah kemudian, tidak boleh berat sebelah, harusnya dilihat kita perlu pengusaha, kita juga perlu buruh," tuturnya.

"Pengusaha tanpa buruh enggak ada yang kerja, buruh tanpa pengusaha mau kerja di mana. Nah inilah yang harus arif dan bijaksana dalam undang-undang yang ada ini mengakomodasi semuanya berjalan seimbang. Tetapi intinya, semua ini akan menjadi lebih efisien ketika ada kepastian gitu," tutup Gatot menembahkan.

Populer

Yusril Ihza Mahendra: Presiden Saja Tidak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Apalagi Instruksi Mendagri

Kamis, 19 November 2020 | 19:45

Sempat Posting Menyesal Terlahir Sebagai Penganut Islam, Politisi PSI Eneng Milianasari Minta Maaf

Senin, 16 November 2020 | 11:17

Dukung Habib Rizieq, Natalius Pigai: Jokowi Remehkan Saya Tanpa Tahu Kecerdasan Mutiara Timur

Sabtu, 21 November 2020 | 04:40

Imbas Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab, Mujahid 212 Minta Pangdam Jaya Buka Ruang Dialog

Jumat, 20 November 2020 | 21:56

Habib Rizieq: Kalau Agama Tak Boleh Atur Negara, Mau Diatur Pakai PKI, Atheis?

Minggu, 15 November 2020 | 00:10

Bobby Nasution Katakan 'Cina', Etnis Tionghoa Medan Merasa Tersakiti

Senin, 23 November 2020 | 14:23

Singgung Ceramah Habib Rizieq, Putri Gus Dur: Saya Muslim, Saya Menolak Diatasnamakan Untuk Kekejian

Rabu, 18 November 2020 | 11:57

UPDATE

Molor Satu Jam Lebih Dari Rencana Awal, Bagaimana Nasib Edhy Prabowo?

Rabu, 25 November 2020 | 22:43

Patuhi Prokes, PPP Banten Akan Hadir Muktamar IX Secara Virtual

Rabu, 25 November 2020 | 22:11

OTT Edhy Prabowo, Ali Ngabalin: Kita Kasih Kesempatan Bagaimana Hasil KPK

Rabu, 25 November 2020 | 21:57

Ray Rangkuti: Sudah Tepat Pembahasan Revisi UU BPK Ditangguhkan

Rabu, 25 November 2020 | 21:49

Usai Deklarasi, Walikota Serang Bubarkan Peserta Apel Akbar Umat Islam Banten

Rabu, 25 November 2020 | 21:23

Imigrasi Disebut Terlibat Dalam Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Cucun: Biarkan Polisi Mendalami

Rabu, 25 November 2020 | 20:49

Prabowo Janji Jebloskan Sendiri Kadernya Jika Korupsi, Tapi Kok Edhy Dicokok KPK?

Rabu, 25 November 2020 | 20:35

Saat Operasi Lilin 2020, Polisi Bakal Bagikan 5.000 Ton Beras Ke Masyarakat

Rabu, 25 November 2020 | 20:34

Pasca Penangkapan Edhy, Pengamat: Prabowo Tidak Akan Mutung Dan Tinggalkan Koalisi

Rabu, 25 November 2020 | 20:33

Jaga Kredibilitas, KPK Jangan Ragu Tangkap Menteri Dari Partai Koalisi

Rabu, 25 November 2020 | 20:25

Selengkapnya