Berita

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta para pelajar yang terlibat demo untuk dibina, bukan diberi sanksi/Istimewa

Nusantara

Pelajar Ikut Demo Tolak Omnibus Law, Anies: Harusnya Dibina, Bukan Diberi Sanksi

KAMIS, 15 OKTOBER 2020 | 11:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Unjuk rasa omnibus law undang-undang Cipta Kerja yang berujung rusuh pada beberapa waktu lalu di Jakarta ternyata banyak dihadiri para pelajar tingkat menengah atas dari berbagai wilayah di ibukota.

Para pelajar ini akhirnya terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan, sanksi pun siap menjerat mereka jika terbukti melakukan tindakan anarkis.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, para pelajar tersebut masih belum sepenuhnya dewasa, sehingga lebih bijak bila mereka diberikan pembelajaran dibanding mendapat sanksi.


"Kalau ada anak-anak yang di dalam usianya melakukan tindakan yang keliru ya dia harus dididik lebih banyak. Berbeda dari orang dewasa, kalau orang dewasa itu melakukan langkah yang salah dia silakan dihukum," kata Anies Baswedan di Hotel Arya Duta, Rabu malam (14/10).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut jika ada pelajar yang bermasalah solusinya bukanlah dikeluarkan dari sekolah, melainkan dibina dan diberi perhatian lebih.

"Karena itu saya selalu sampaikan sudah tidak zaman lagi kalau anak yang bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah," tegasnya.

Anies pun mengajak semua pihak, para pelajar yang ikut turun aksi menolak UU Cipta Kerja harus diajak berdiskusi membahas apa saja pasal yang mereka protes.

"Anak-anak justru dirangsang. Kalau ada anak yang peduli soal bangsanya bagus dong, kalau tidak peduli bangsanya yang repot. Sekarang diarahkan dengan tugas yang mendidik. Jadi kira-kira mindset-nya begitu," jelasnya.

Ia mengingatkan, apabila ada pelajar atau mahasiswa yang berdemo karena isu bangsa justru harus dilindungi.

"Kalau ada anak yang mau peduli bangsanya, kita suka. Kalau ada langkah yang dikerjakannya salah, ya dikoreksi," tutup Anies.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Korban Jiwa Gempa NTT Bertambah jadi 53 Orang, 135 Warga Luka-Luka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:27

Rusak Berat Diguncang Gempa, Hotel Jayakarta Suites Komodo Flores Tutup Sementara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:43

SBY Minta Maaf

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:15

Tembus Jalur Laut, Bantuan Gempa M 7,7 Disalurkan ke Pulau Palue Sikka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:47

Polri Terbangkan 10 Anjing K9 untuk Cari Korban Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:12

3,4 Ton Logistik untuk NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:50

Reza Aulia Diberhentikan, Kursi Direktur Niaga Garuda Kosong

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:40

Kemendikdasmen Jangan Lamban Merespons Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:04

Retorika Janji Kemerdekaan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:35

Jalur Alternatif Darat Penghubung Ende-Nagekeo Masih Terputus

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:33

Selengkapnya