Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Walau Terus-terusan Ditekan AS, China Tetap Menjadi Pusat Pemulihan Ekonomi Dunia Pasca Resesi Karena Pandemi

RABU, 14 OKTOBER 2020 | 11:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin meningkatkan serangannya terhadap ekonomi China. Perang dagang terus-terusan dikerahkan dengan basis politik Trump, yang berharap bahwa serangan ekonomi terhadap China akan secara ajaib menciptakan kemakmuran ekonomi bagi mereka.

Pada 2018, Trump memberlakukan tarif pada berbagai barang China senilai lebih dari 200 miliar dolar AS. Kemudian, pemerintahan Trump mengejar perusahaan teknologi tinggi China seperti Huawei, ZTE, ByteDance (pemilik TikTok), dan WeChat.

Alih-alih sukses dengan serangannya, Trump malah mendapat serangan balik dan menghadapi penilaian hukum negatif. Ditambah lagi dengan ekonomi AS yang tergelincir jatuh.


Bukan hanya Trump yang ingin China menyerah. Partai Republik dan Partai Demokrat berkomitmen agar China menyerah pada kebijakan AS, menurut peneliti senior di Chongyang Institute for Financial Studies, John Ross.

Pemerintahan Trump telah mengumumkan tarif terhadap berbagai macam impor China. Pemerintah China pun secara resmi menangani masalah tersebut melalui mekanisme sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Setelah melalui studi yang cukup, akhirnya WTO kembali dengan sebuah putusan. Gugatan hukum di WTO dan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California ternyata  bertentangan dengan apa yang diharapkan Trump.

Pada 15 September 2020, panel WTO yang beranggotakan tiga orang menemukan bahwa AS telah melanggar ketentuan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994. Ini merupakan kekalahan serius bagi Amerika Serikat.  Pemerintahan Trump memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan banding.

Tidak mau kalah, AS mengutus Perwakilan Dagang-nya, Robert Lighthizer, yang kemudian merilis kutukan terhadap pernyataan WTO.

"Laporan WTO menegaskan apa yang telah dikatakan oleh pemerintahan Trump selama empat tahun. WTO sama sekali tidak memadai untuk menghentikan praktik teknologi berbahaya China. AS telah melumpuhkan kemampuan WTO untuk menjatuhkan putusan akhir yang mengikat, karena pengadilan banding WTO saat ini tidak lagi berfungsi karena penolakan Washington untuk menerima anggota baru untuk itu," ujar pernyataan Lighthizer, seperti dikutip dari Globe Troter, Rabu (14/10).

Pada tahun 1994, AS mendorong pembentukan WTO dengan menulis banyak aturannya. AS juga membawa China ke dalam WTO pada tahun 2001. Karena AS merasa menguasai dunia, WTO pun dikerahkan untuk bekerja untuk memajukan kepentingan AS. Sekarang setelah ekonomi China tumbuh kuat, AS menganggap aturan WTO memberatkan.

Seorang hakim menandatangani perintah untuk menghentikan upaya Trump yang mencegah penduduk AS menggunakan WeChat sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang-orang di China. Tekanan pada TikTok juga dapat mereda setelah pemilihan AS.

Seorang analis senior di Federal Reserve Bank St. Louis yang tidak disebutkan namanya ini mengatakan bahwa dampak ekonomi dari 'kekacauan' penguncian di AS akan menciptakan gangguan besar setidaknya untuk satu generasi.

"Tidak mungkin AS dapat pulih dengan mudah," katanya. Ketika ditanya tentang pemulihan China, dia mengatakan bahwa sejauh ini semuanya terlihat jauh lebih baik.

"Tetapi ketergantungan China yang terus-menerus pada pasar AS akan berdampak negatif pada pertumbuhan China," katanya lagi.

Pada kuartal kedua tahun 2020, produk domestik bruto (PDB) China naik menjadi 3,2 persen di atas tingkat tahun sebelumnya; Sementara itu, PDB AS turun 9 persen di bawah level tahun lalu.

China sudah dalam proses pemulihan dari Covid-19, sementara AS bahkan tidak tahu apakah infeksinya telah memuncak atau tidak. Pemulihan ekonomi Tiongkok jauh lebih dinamis, perdagangan Tiongkok pun pulih jauh lebih cepat daripada di Amerika Serikat.

Akibat dari tren tersebut adalah bahwa China akan menjadi pusat pemulihan ekonomi dunia dari resesi Covid-19, sementara AS hampir tidak memberikan kontribusi apa-apa.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

PR Gus Kikin: Pembenahan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Sabtu, 05 September 2026 | 00:27

Tiga Ayat NU

Sabtu, 05 September 2026 | 00:11

Kapasitas PSEL Dinilai Belum Cukup Imbas Penutupan 343 TPA

Jumat, 04 September 2026 | 23:56

Pendekar 08 Perluas Bantuan ke Sekolah Hingga Pengungsi Mandiri di NTT

Jumat, 04 September 2026 | 23:40

Garudayaksa FC Gandeng Zentara Sambut Super League

Jumat, 04 September 2026 | 23:28

Gerilya Diplomasi: Menjahit Kepentingan Nasional di Panggung Global

Jumat, 04 September 2026 | 23:20

SMK Go Global Jadi Strategi Siapkan Calon PMI Masuk Bursa Kerja Dunia

Jumat, 04 September 2026 | 23:01

Pemuda Nganggur adalah Hasil Salah Kebijakan

Jumat, 04 September 2026 | 22:40

AMPI Siap Gelar Rapimnas 8 September, Ini yang Dibahas

Jumat, 04 September 2026 | 21:40

wondr by BNI Jadi Official Banking Partner IdeaFest 2026

Jumat, 04 September 2026 | 21:25

Selengkapnya