Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Klarifikasi Macam Apa Yang Diminta Andi Arief, Kami Tidak Pernah Bilang SBY Jadi Dalang

RABU, 14 OKTOBER 2020 | 07:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pihak pemerintah merasa bingung dengan permintaan klarifikasi dari Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief.

Andi Arief sebelumnya menuntut Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah dalang unjuk rasa pada 8 Oktober lalu.

Di mana dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja itu, massa aksi melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum.


Dalam tuntutan itu, Andi Arief tidak akan menjamin ketegangan politik mereda jika tuduhan pemerintah tidak diklarifikasi.

Menjawab itu, Menko Mahfud MD justru mengaku bingung apa yang harus diklarifikasi oleh pemerintah. Sebab tidak ada satupun tuduhan dari pemerintah yang menyebut SBY dan AHY jadi dalang kerusuhan.

“Klarifikasi macam apa yang diminta Mas Andi Arief? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras (unjuk rasa),” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (14/10).

Sebaliknya, Mahfud justru meminta Andi Arief yang mengklarifikasi tentang kapan pemerintah menyampaikan tudingan tersebut.

“Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya