Rakor DKPP bersama KPU dan Bawaslu Riau/Repro
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau.
Rakor tersebut merupakan rangkaian kunjungan kerja DKPP untuk menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik Komisioner KPU Kota Dumai.
Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, memimpin Rakor tersebut bersama dengan Tenaga Ahli DKPP, Suparmin, serta Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana DKPP, Agus Sugiarto.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh menyampaikan harapannya terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang juga berlangsung di 9 kabupaten/kota di Provinsi Riau.
"Pesan saya dari DKPP, di Pekan Baru supaya terwujud pemilu yang bermartabat," ujar Teguh di Kantor Bawaslu, Pekan Baru, Riau, Senin (12/10).
Teguh mengatakan, harapannya tersebut disebabkan pengalaman penyelenggaraan pemilu yang selalu memunculkan perkara etik. Di mana pangkal masalahnya ada di sistem dan kerja-kerja penyelenggara pemilu yang hanya fokus ke hal-hal tekhnis.
"Karena kebijakan nilainya kurang, kita hanya sibuk dengan hal-hal tekhnis saja, tidak mengembangkan pijakan-pijakan yang bisa menjadi nilai," ungkapnya.
Karena itu, ia menekankan kepada KPU dan Bawaslu Riau untuk menciptakan sistem demokrasi yang bermartabat. Yakni dengan cara menjaga integritas melalui kemandirian, kejujuran dan tidak berpihak.
Sebab menurutnya, bukan tidak mungkin penyelenggara pemilu tergoda dengan politisi-politisi yang hendak menghancurkan prinsip demokrasi yang bermartabat. Seperti yang pernah terjadi di KPU Pusat, kasus korupsi Wahyu Setiawan.
"Martabat itu memberikan nilai, agar demokrasi memberikan nilai kepada seseorang yang memilih dan dipilih," ungkapnya.
"Saya titip supaya Pilkada di Pekan Baru dipancarkan bagaiamana membangun nilainya, bagaimana membangun regulasinya untuk melaksanakan Pilkada bisa bermartabat," demikian Teguh Prasetyo.
