Berita

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini bersama alim ulama Banten/Ist

Politik

Sejalan Dengan PKS, Alim Ulama Banten Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 23:57 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait omnibus law UU Cipta Kerja mendapat dukungan dari alim ulma Banten yang terhimpun dalam organisasi Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP).

Dalam deklarasi dukungan yang dilakukan di Kota Serang, Banten, para alim ulama menitip pesan agar PKS istiqomah membela kepintingan rakyat, bangsa dan negara dengan menolak omnibus law Cipta Kerja.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS yang secara tegas menolak omnibus law Cipta Kerja. Alim ulama Banten mendukung sikap tersebut dan berharap PKS di DPR terus istiqomah dalam membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," bunyi pernyataan yang disampaikan Kiai Sulaeman Maruf serta beberapa sesepuh dan pimpinan FSPP, Minggu (12/10).

Dalam dialog yang difasilitasi Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, ada beberapa catatan kritis alim ulama yang menilai UU Cipta Kerja memiliki kecenderungan kuat merugikan pekerja, menimbulkan permasalahan pertanahan, liberalisasi ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan berpotensi merusak lingkungan akibat pelonggaran amdal.

"Kami titip pesan agar Fraksi PKS di DPR bisa menjaga kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan sampai tergadai atas nama kepentingan investasi dan modal asing," tegasnya.

Atas dukungan alim ulama tersebut, Jazuli berjanji akan istiqomah dalam memperjuangkan aspirasi tersebut dan mendorong serta mendukung penuh pihak-pihak yang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami hari ini banyak mendengar, semua masukan kiai dan alim ulama kami catat. Buat kami di PKS dukungan para kiai memberi barokah dan semangat luar biasa bagi perjuangan di parlemen. Terus nasihati kami, doakan kami, dan dukung perjuangan kami," pungkas Jazuli.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Puluhan Sepeda Motor Curian Diparkir di Polsek Tambora

Kamis, 25 April 2024 | 10:05

Kereta Cepat Whoosh Angkut 200 Ribu Penumpang selama Lebaran 2024

Kamis, 25 April 2024 | 09:56

9 Kandidat Bacalon Walikota Cirebon Siap Fit and Proper Test

Kamis, 25 April 2024 | 09:55

Usai Naikkan Suku Bunga, BI Optimis Rupiah akan Kembali ke Rp15.000 di Akhir Tahun

Kamis, 25 April 2024 | 09:51

Parpol Menuduh Pemilu Curang Haram Gabung Koalisi Pemerintah

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

Demokrat Welcome PKB Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Kamis, 25 April 2024 | 09:49

KPK akan Kembali Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Kamis, 25 April 2024 | 09:38

Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik, Begini Caranya

Kamis, 25 April 2024 | 09:37

Pembatasan Kendaraan Pribadi Belum Tentu Atasi Macet Jakarta

Kamis, 25 April 2024 | 09:28

Berantas Judi Online Harus Serius

Kamis, 25 April 2024 | 09:22

Selengkapnya