Berita

Benny Harman/Net

Politik

Jelaskan Hoax Ke Pelajar, Benny Harman: Contohnya Pemerintah Nuduh Dalang Tapi Tak Sebut Orang

SENIN, 12 OKTOBER 2020 | 19:31 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyindir pemerintah yang menuduh ada pihak mendalangi dan mendanai aksi dibalik
demontrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Poltikus asal Flores NTT itu menganalogikan sikap pemerintah yang hanya menuduh namun tidak menyebut siapa pihak maupun orang yang menjadi dalang dengan menjelaskan arti informasi palsu alias hoax kepada siswa SMA.

"Siswa SMA tanya saya apa artinya hoax dengan contohnya agar jelas. Saya jawab, hoax itu adalah berita bohong yang tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya, Pemerintah bilang ada pihak yang mendanai aksi demo tolak RUU Ciptaker tapi tidak sebut siapa orangnya. Itu hoax. Liberte!," kata Benny melalui akun Twitternya, Senin (12/10).

"Siswa SMA tanya saya apa artinya hoax dengan contohnya agar jelas. Saya jawab, hoax itu adalah berita bohong yang tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya, Pemerintah bilang ada pihak yang mendanai aksi demo tolak RUU Ciptaker tapi tidak sebut siapa orangnya. Itu hoax. Liberte!," kata Benny melalui akun Twitternya, Senin (12/10).

Sebelumnya ramai di sosial media, salah satu akun Twitter @digeeembok menuding Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membiayai aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak UU Ciptaker.

Bahkan, politikus lain partai Demokrat, Andi Arief secara terang-terangan menegaskan jika SBY terus dituding ada di belakang aksi demonstrasi, bisa jadi partainya akan mengusulkan SBY turun langsung melakukan aksi bersama rakyat.

"Kalau terus-menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah tumbang lho," katanya Andi Arief dalam kicauanya di Twitter Minggu (11/10).

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya