NU Dan Muhammadiyah Desak Pilkada Ditunda, Bamsoet: Saya Yakin Pemerintah Masih Pertimbangkan Masukan Masyarakat

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, meyakini pemerintah masih membuka peluang untuk mempertimbangkan segenap aspirasi dalam mengambil keputusan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menjadi narasumber di acara seminar virtual bertajuk "Pilkada di Masa Pandemi" yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Senin (12/10).

Sebagai pembuka, Bamsoet menyampaikan dua pesan penting. Pertama, pandemi tidak boleh menghalangi masyarakat untuk tetap bekerja dan berkinerja dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan protokol kesehatan.

Kedua, di tengah suasana saat ini, masyarakat juga harus tetap mengedepankan akal sehat dan keterbukaan pemikiran dalam menghadapi setiap persoalan. Khususnya saat menyikapi agenda Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang.

"Seperti kita ketahui kebijakan pemerintah bersama KPU untuk tetap menggelar Pilkada Serentak pada bulan Desember mendatang, memang menimbulkan polemik dan pro kontra," ujar Bamsoet seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/10).

Bamsoet juga mengetahui adanya usulan penundaan Pilkada Serentak yang disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Termasuk oleh dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Saya meyakini pada saatnya tentu pemerintah masih membuka peluang untuk mempertimbangkan segenap masukan aspirasi, baik yang pro maupun yang kontra, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada saatnya," kata Bamsoet.