Sekum PP GAMKI, Sahat Martij Philip Sinurat/RMOL
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia mengapresiasi ide Presiden Joko Widodo terkait pentingnya membentuk korporasi petani dan nelayan di Indonesia.
Saat rapat terbatas pada Selasa (6/10) lalu, Jokowi mengaku heran jajara kabinetnya belum membentuk korporasi nelayan dan petani seperti di Spanyol dan Malaysia.
Jokowi bahkan menyampaikan di hadapan pembantunya sejak beberapa tahun lalu untuk membentuk korpoasi petani dan nelayan.
Sekretaris Umum PP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, bergabungnya nelayan dan petani dalam korporasi bersama sangat penting untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, juga dapat mengurangi peluang penguasan korporasi besar yang selama ini sudah eksis.
"Bergabungnya petani ataupun nelayan dalam suatu korporasi bersama sangat penting untuk meningkatkan daya saing serta mengurangi kemungkinan oligopoli dari korporasi-korporasi besar. Korporasi petani atau nelayan ini dapat berupa koperasi ataupun badan usaha lainnya," demikian kata Sahat kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/10).
Sahat menyoroti kinerja menteri yang terkesan hanya menjadikan petani dan nelatan sebagai penerima bantuan tanpa misi kesenambungan program.
Mantan Ketum GMKI ini juga membenarkan pernyataan Jokowi terkait peran yang dilakukan BUMN, BUMD hingga swasta seharsunya bukan menjadi off taker atau penyerap hasil produksi.
"Sayangnya, selama ini petani ataupun nelayan kesulitan memenuhi modal untuk mengelola bisnis di sektor pertanian ataupun perikanan. Akibatnya mereka harus terikat pinjaman dari tengkulak, bahkan yang lebih ekstrim, petani dan nelayan ini kemudian menjadi buruh tani dan buruh kapal," demikian analisa Sahat.
Secara khusus, Sahat mengingatkan pemerintah agar menjadikan proyek
food estate yang dicanangkan Jokowi itu tidak hanya melibatkan korporasi raksasa.
Ditegaskan Sahat, pelaksanaan food estate di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan harus dapat menjadi proyek percontohan korporasi petani.
"Yang paling utama, ada regulasi yang mewajibkan BUMN dan swasta untuk melakukan pendampingan kepada korporasi petani dan nelayan, sehingga kebijakan pemerintah ini dapat berjalan secara nyata di lapangan. Jika tidak menjalankan, maka ada sanksi kepada badan usaha tersebut," demikian kata Sahat.
