Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net
Pemerintah pusat tidak bisa dijadikan rujukan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Begitu tegas disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal pentingnya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
Satyo lantas membandingkan pernyataan Jokowi dengan apa yang disampaikan Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19, Doni Monardo, yang mengatakan tidak ada sejengkal tanah yang berstatus pandemi Covid-19 menjadi aman.
"Artinya mungkin, maksudnya, jika satu wilayah dianggap zona merah bagaimana mungkin PSBM lebih efektif? Sehingga RT sebelah lebih aman. Logikanya, bila satu provinsi sudah zona merah penyebaran pandemi, bisakah wilayah tersebut direduksi penularannya hingga ke tingkat RT RW?" ujar Satyo Purwanto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/10).
"Lalu, bagaimana ketersediaan aparat dalam melakukan operasi yustisi dalam menjalankan pengawasan dan penegakkan hukumnya selama 24 jam dari hari ke hari dalam lingkup RT RW?" tambahnya.
Padahal, kata Satyo, pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di DKI Jakarta saat ini sudah sangat sulit dilakukan.
"Pemerintah daerah selama ini sudah sangat bingung menafsirkan cara pemerintah pusat menangani pandemi Covid-19, bisa dikatakan pemerintah pusat tidak bisa dijadikan rujukan dalam penanganan Covid-19," tegas Satyo.
Menurut mantan Sekjen jaringan aktivis ProDemokrasi (ProDEM), terbukti para pemimpin daerah secara sendiri-sendiri menafsirkan dan mengendalikan pandemik.
"Maka tidak heran pemerintah pusat justru jadi pemicu konflik horizontal dan terkesan melemparkan tanggungjawab pengendalian wabah ke pundak RT RW dengan hanya menyetujui PSBM," pungkas Satyo.
