Berita

Presiden Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Murka Erdogan Pada Macron: Siapa Anda Bicara Tentang Penataan Islam!

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 06:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

. Setelah beberapa tokoh Muslim dan jubir kepresidenan Turki, kini giliran Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron soal rencananya untuk membendung separatisme Islam di Prancis.

Dalam pernyataannya, Erdogan mengkritik usulan Macron untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler negaranya dengan melawan Islam radikal sebagai bentuk provokasi terbuka.

Ini adalah hari ketiga berturut-turut kemarahan Turki atas rencana Macron untuk 'membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing', menambah daftar panjang perselisihan di antara kedua pemimpin itu.


Pekan lalu, Macron menggambarkan Islam sebagai agama yang sedang dalam keadaan krisis di seluruh dunia, dan mengatakan pemerintahannya akan mengajukan rancangan undang-undang baru pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Dia mengumumkan pengawasan sekolah yang lebih ketat dan kontrol yang lebih baik atas pendanaan masjid yang berasal dari luar negeri.

"Pernyataan Macron bahwa 'Islam dalam krisis' adalah provokasi terbuka yang melampaui rasa tidak hormat," kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari AFP.

"Siapa Anda untuk berbicara tentang penataan Islam?" kecam Erdogan dan menuduhnya 'kurang ajar'.

Para pemimpin Prancis dan Turki sudah berselisih tentang hak maritim di Mediterania Timur, Libya, dan konflik terbaru antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.

Erdogan menyarankan Macron untuk lebih memperhatikan saat berbicara tentang masalah yang dia abaikan.

"Kami mengharapkan dia untuk bertindak sebagai negarawan yang bertanggung jawab daripada bertindak seperti gubernur kolonial," ungkap Erdogan.

Turki adalah negara mayoritas Muslim dan sekuler yang merupakan bagian dari NATO tetapi bukan Uni Eropa, di mana tawaran keanggotaannya telah terhenti selama beberapa dekade karena berbagai perselisihan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya