Berita

Presiden Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Murka Erdogan Pada Macron: Siapa Anda Bicara Tentang Penataan Islam!

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 06:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

. Setelah beberapa tokoh Muslim dan jubir kepresidenan Turki, kini giliran Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron soal rencananya untuk membendung separatisme Islam di Prancis.

Dalam pernyataannya, Erdogan mengkritik usulan Macron untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler negaranya dengan melawan Islam radikal sebagai bentuk provokasi terbuka.

Ini adalah hari ketiga berturut-turut kemarahan Turki atas rencana Macron untuk 'membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing', menambah daftar panjang perselisihan di antara kedua pemimpin itu.


Pekan lalu, Macron menggambarkan Islam sebagai agama yang sedang dalam keadaan krisis di seluruh dunia, dan mengatakan pemerintahannya akan mengajukan rancangan undang-undang baru pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Dia mengumumkan pengawasan sekolah yang lebih ketat dan kontrol yang lebih baik atas pendanaan masjid yang berasal dari luar negeri.

"Pernyataan Macron bahwa 'Islam dalam krisis' adalah provokasi terbuka yang melampaui rasa tidak hormat," kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari AFP.

"Siapa Anda untuk berbicara tentang penataan Islam?" kecam Erdogan dan menuduhnya 'kurang ajar'.

Para pemimpin Prancis dan Turki sudah berselisih tentang hak maritim di Mediterania Timur, Libya, dan konflik terbaru antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.

Erdogan menyarankan Macron untuk lebih memperhatikan saat berbicara tentang masalah yang dia abaikan.

"Kami mengharapkan dia untuk bertindak sebagai negarawan yang bertanggung jawab daripada bertindak seperti gubernur kolonial," ungkap Erdogan.

Turki adalah negara mayoritas Muslim dan sekuler yang merupakan bagian dari NATO tetapi bukan Uni Eropa, di mana tawaran keanggotaannya telah terhenti selama beberapa dekade karena berbagai perselisihan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya