Berita

Presiden Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Murka Erdogan Pada Macron: Siapa Anda Bicara Tentang Penataan Islam!

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 06:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

. Setelah beberapa tokoh Muslim dan jubir kepresidenan Turki, kini giliran Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron soal rencananya untuk membendung separatisme Islam di Prancis.

Dalam pernyataannya, Erdogan mengkritik usulan Macron untuk mempertahankan nilai-nilai sekuler negaranya dengan melawan Islam radikal sebagai bentuk provokasi terbuka.

Ini adalah hari ketiga berturut-turut kemarahan Turki atas rencana Macron untuk 'membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing', menambah daftar panjang perselisihan di antara kedua pemimpin itu.

Pekan lalu, Macron menggambarkan Islam sebagai agama yang sedang dalam keadaan krisis di seluruh dunia, dan mengatakan pemerintahannya akan mengajukan rancangan undang-undang baru pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Dia mengumumkan pengawasan sekolah yang lebih ketat dan kontrol yang lebih baik atas pendanaan masjid yang berasal dari luar negeri.

"Pernyataan Macron bahwa 'Islam dalam krisis' adalah provokasi terbuka yang melampaui rasa tidak hormat," kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari AFP.

"Siapa Anda untuk berbicara tentang penataan Islam?" kecam Erdogan dan menuduhnya 'kurang ajar'.

Para pemimpin Prancis dan Turki sudah berselisih tentang hak maritim di Mediterania Timur, Libya, dan konflik terbaru antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh.

Erdogan menyarankan Macron untuk lebih memperhatikan saat berbicara tentang masalah yang dia abaikan.

"Kami mengharapkan dia untuk bertindak sebagai negarawan yang bertanggung jawab daripada bertindak seperti gubernur kolonial," ungkap Erdogan.

Turki adalah negara mayoritas Muslim dan sekuler yang merupakan bagian dari NATO tetapi bukan Uni Eropa, di mana tawaran keanggotaannya telah terhenti selama beberapa dekade karena berbagai perselisihan.

Populer

Jokowi Tidak Perlu Dihukum Dan Habib Rizieq Bisa Diangkat Jadi Duta Prokes

Jumat, 26 Februari 2021 | 10:38

Kemang Banjir, JK: Gubernur Yang Kasih Izin Mall Harus Tanggung Jawab

Jumat, 26 Februari 2021 | 15:39

Interview Ventje Rumangkang Viral, Politikus Demokrat: Peran Jhoni Allen Dan Marzuki Alie Malah Tidak Ada

Selasa, 02 Maret 2021 | 10:41

Nurdin Abdullah Dicokol KPK, Nasir Djamil: Daerah Lain Lebih Ganas Tapi Kenapa Cuma Sulsel?

Minggu, 28 Februari 2021 | 14:31

Indonesia Akan Baik Jika Sembilan Orang Ini Dapat Hidayah

Selasa, 02 Maret 2021 | 19:14

Meniru Jokowi, ProDEM Akan Gelar Aksi Spontanitas Jika Herman Hery Tidak Diperiksa

Kamis, 25 Februari 2021 | 14:15

Tak Bisa Jawab Pertanyaan, Saksi Ahli Di Sidang Syahganda Pilih Mundur

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:47

UPDATE

Supaya Tidak Dikenang Restui Sabotase Demokrat, Jokowi Segera Copot Moeldoko

Minggu, 07 Maret 2021 | 15:06

Mubes Ika Akuntansi Trisakti, Boy Nasution Terpilih Sebagai Ketua Umum

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:52

Koalisi Saudi Hancurkan Drone Bersenjata Kiriman Houthi

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:39

Gelar Mubes IV Di Cirebon, Kosgoro 1957 Agendakan Pemilihan Ketua Umum Dan Susun Program Kerja

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:23

Andi Arief: Jika Tak Ingin Dijerat Pidana, KLB Abal-abal Jangan Libatkan Notaris

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:12

Moderna Siap Pasok 13 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Untuk Filipina

Minggu, 07 Maret 2021 | 14:05

Sandiaga Uno Gandeng Uni Emirat Arab Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:56

AHY: Moeldoko Hanya Ingin Memiliki, Tapi Tidak Mencintai Demokrat

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:53

Soroti Penderita Gizi Buruk Serius Di Wajo, Ketua DPD Minta BPJS Permudah Kasus Luar Biasa

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:42

Situasi Negeri Ini Mengerikan Jika Kepengurusan Moeldoko Dapat SK Dari Jokowi

Minggu, 07 Maret 2021 | 13:39

Selengkapnya