Berita

Hendi Satrio/Net

Politik

Dihujat Masyarakat, DPR Disarankan Lebih Banyak Mendengar Masukan Masyarakat

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 05:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dewan Perwakilan Rakyat RI dihujat hampir seluruh masyarakat melalui sejumlah platform media sosial.

Sebabnya, lantaran secara mendadak melakukan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dari yang dijadwalkan.

Publik beranggapan dengan adanya hujatan tersebut, menandakan adanya gejala ketidakpercayaan rakyat terhadap anggota dewan yang mayoritas di pegang oleh partai politik pemegang kekuasaan.


Pengamat politik dari lembaga survei Kedaikopi, Hendri Satrio mengatakan, seharusnya parlemen bisa meminimalisir adanya kontroversi di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan mosi tidak percaya dari rakyat terhadap anggota dewan.

“Sebetulnya bisa diminimalisir kalau kemudian DPR lebih banyak mendengarkan apa yang diinginkan rakyat. Jadi saran saya sebagai wakil, lebih banyaklah mendengarkan, nah kalau rakyat masih belom ngerti ya djelasin,” ucap Hendri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/10).

Hendri meminta agar parlemen mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja yang menuai polemik.

Sejauh ini, seakan-akan RUU itu disahkan dikebut untuk kepentingan tertentu.

“Ini kan kayaknya buru-buru, rakyat itu juga bisa mendengarkan, maka jelaskan saja. Kontroversinya kan hanya beberapa poin dijelaskan saja, maksudnya apa dan apa yang baik dalam hal ini untuk rakyat,” katanya.

Pihaknya mengaku, tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai urgensi dari disahkannya RUU Ciptakerja menjadi UU dari parlemen.

“Saya terus terang, secara pribadi belum mendengar penjelasan gamblang secara terbuka tentang apa yang diperlukan rakyat,” tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya