Dewan Perwakilan Rakyat RI dihujat hampir seluruh masyarakat melalui sejumlah platform media sosial.
Sebabnya, lantaran secara mendadak melakukan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dari yang dijadwalkan.
Publik beranggapan dengan adanya hujatan tersebut, menandakan adanya gejala ketidakpercayaan rakyat terhadap anggota dewan yang mayoritas di pegang oleh partai politik pemegang kekuasaan.
Pengamat politik dari lembaga survei Kedaikopi, Hendri Satrio mengatakan, seharusnya parlemen bisa meminimalisir adanya kontroversi di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan mosi tidak percaya dari rakyat terhadap anggota dewan.
“Sebetulnya bisa diminimalisir kalau kemudian DPR lebih banyak mendengarkan apa yang diinginkan rakyat. Jadi saran saya sebagai wakil, lebih banyaklah mendengarkan, nah kalau rakyat masih belom ngerti ya djelasin,†ucap Hendri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/10).
Hendri meminta agar parlemen mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja yang menuai polemik.
Sejauh ini, seakan-akan RUU itu disahkan dikebut untuk kepentingan tertentu.
“Ini kan kayaknya buru-buru, rakyat itu juga bisa mendengarkan, maka jelaskan saja. Kontroversinya kan hanya beberapa poin dijelaskan saja, maksudnya apa dan apa yang baik dalam hal ini untuk rakyat,†katanya.
Pihaknya mengaku, tidak mendapatkan penjelasan rinci mengenai urgensi dari disahkannya RUU Ciptakerja menjadi UU dari parlemen.
“Saya terus terang, secara pribadi belum mendengar penjelasan gamblang secara terbuka tentang apa yang diperlukan rakyat,†tandasnya.
