Berita

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan/RMOL

Politik

Novel Baswedan: Pemerintah Berpihak Dan Bertindak Untuk Siapa?

SELASA, 06 OKTOBER 2020 | 12:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah seharusnya melayani hak rakyat dan tidak berhadapan dengan rakyat.

Begitu yang disampaikan oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, melalui akun Twitter pribadinya @nazaqistsha, Selasa (6/10).

Dalam unggahannya, Novel mengkritisi adanya pernyataan yang kerap kali disampaikan oleh pemerintah tentang Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang bisa dilakukan masyarakat jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru disahkan.


"Seringkali dikatakan, bila tidak sesuai, JR ke MK. Lupa ya bila mensejahterakan masyarakat, berantas korupsi, dan sebagainya itu kewajiban pemerintah?" ujar Novel Baswedan.

Novel pun mengaku heran jika pemerintah malah berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Bahkan dia mempertanyakan keberpihakan pemerintah yang justru dianggap berseberangan dengan rakyat.

"Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya. Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk siapa?" pungkasnya.

Belum diketahui pasti kalau cuitan Novel tersebut berkaitan dengan RUU Cipta Kerja yang baru disahkan menjadi UU atau bukan. Namun, dalam cuitan sebelumnya, Novel sempat mengkritisi soal UU Cipta Kerja.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya