'Jangan Sok-sokan Lockdown' Seperti Curhatan Seorang Presiden Yang Arahannya Tak Pernah Didengar Kepala Daerah

Ada ambiguitas dalam pernyataan 'jangan sok-sokan lockdown provinsi, kabupaten atau kota' yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sebagai seorang kepala negara, pernyataan tersebut pun disesalkan lantaran tak menyebut secara spesifik sosok atau wilayah yang dimaksud Jokowi. Hal ini menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.

"Saya kira mesti tunjuk nama, karena itu bisa ambigu dan multitafsir kepada siapa? Presiden harus jelas, jangan hanya menuduh yang bukan-bukan," ujar pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/10).

Presiden merupakan kepala negara yang memiliki tanggung jawab kepada para kepala daerah. Oleh karenanya, Saiful Anam menduga ada pembangkangan yang terjadi di lingkup daerah terhadap arahan presiden dalam penanggulangan Covid-19.

"Saya kira kalau leadership presiden cukup baik, gubernur, bupati/walikota bakal nurut kok. Tapi kan ini sepertinya gagasan-gagasan presiden tidak didengar. Sehingga kemudian mengungkapkan kepada publik 'jangan sok-soan melockdown'. Yang mau melockdown siapa? Tunjukkan dong!" tegas Saiful.

Sebab Saiful berpandangan, pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi kurang baik jika diarahkan kepada publik. Sebaiknya, Jokowi memperbaiki pola komunikasi hubungan pusat dan daerah.

"Jangan kemudian melempar isu tersebut ke publik, itu sama halnya melontarkan aib presiden sendiri, yakni tidak mampu membendung kebijakan pemerintah daerah," pungkas Saiful.