Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Presiden Mesti Paham, Kegaduhan Justru Lebih Sering Datang Dari Pemerintah

SENIN, 05 OKTOBER 2020 | 07:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polemik dan kegaduhan lebih banyak muncul dari argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tidak berpolemik dan membuat kegaduhan di saat kondisi seperti sekarang.

Menurut Dedi, polemik dan kegaduhan tersebut sebenarnya berasal dari pemerintahan Jokowi sendiri.


"Polemik dan kegaduhan jauh lebih banyak muncul karena argumentasi dari pemerintah, terutama pusat yang seringkali kontra dengan kondisi," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/10).

Sehingga, Dedi menyarankan agar Presiden Jokowi melihat kenyataan dan memahami bahwa pemerintah pusat yang kerap kali membuat kegaduhan dengan kebijakan maupun pernyataan yang disampaikan kepada publik.

"Presiden semestinya memahami itu," pungkas Dedi.

Presiden Jokowi mengklaim Indonesia telah mampu mengatasi persoalan pandemi Covid-19 selama tujuh bulan meski belum sempurna.

"Bisa kita perbaiki bersama-sama. Mengatasi pandemi ini memang sulit, memerlukan kerja keras bersama dan saya yakin kita akan dapat melakukannya," kata Jokowi seperti video yang diunggah aku YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10) malam.

Dengan demikian, Jokowi meminta agar tidak ada yang melakukan polemik hingga berujung kegaduhan di tengah kondisi Indonesia saat ini.

"Yang penting, dalam situasi ini, jangan ada yang berpolemik, dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan," tegas Jokowi.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya