Pernyataan Presiden Joko Widodo soal jangan sok-sokan untuk me-lockdwon disayangkan banyak pihak.
Seperti Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah yang mengaku menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
"Sangat disayangkan statemen ini, secara politik menampakkan pertentangan dengan kepala daerah yang lakukan pembatasan," ujar Dedi Kurnia Syah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/10).
Dedi pun menilai, komunikasi Presiden Jokowi sangat jelas berdampak buruk bagi publik.
"Publik terombang-ambing dengan kebijakan pandemi, dan berpotensi melawan kebijakan gubernur yang ambil langkah PSBB, semisal DKI Jakarta," kata Dedi.
Selain itu kata Dedi, Presiden Jokowi pun juga akan dianggap tidak konsisten dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Presiden akan dianggap tidak konsisten dalam penanganan, sekaligus menghambat upaya daerah yang seharusnya otonom mengambil langkah strategis," terang Dedi.
Dengan demikian, Dedi menyarankan agar Presiden Jokowi keluar dari zona kontestasi dengan Gubernur.
"Bagaimanapun ia tetap Presiden yang memimpin seluruh kepala daerah, untuk itu perlu adanya dukungan satu suara dalam mengambil langkah pencegahan," pungkas Dedi.
Diketahui, melalui video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/10) malam, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah memastikan kesehatan masyarakat tetap menjadi yang nomor satu diutamakan. Namun, pilihan itu bukan berarti harus mengorbankan masalah ekonomi.
“Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini sekali lagi, kita harus mencari keseimbagan yang pas,†ujar Presiden Jokowi dalam video yang dilihat
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/10).
Atas alasan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak sok-sokan dalam mengambil kebijakan.
Dia tidak ingin pemerintah daerah mengambil langkah ekstrem dengan memberlakukan lockdown yang akan mematikan ekonomi warga.
"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," tegasnya.
