Walau Sudah Gelontorkan Ratusan Triliun Untuk Corona, Jokowi Masih Belum Puas

Presiden Joko Widodo mengaku belum puas meskipun telah menggelontorkan uang ratusan triliun rupiah untuk program bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10) malam, Presiden Jokowi menampilkan data program bantuan sosial yang telah dikeluarkannya per 30 September 2020.

Di antaranya, program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 36,3 triliun untuk 10 juta keluarga, program sembako sebesar Rp 32,4 triliun untuk 19,4 juta keluarga, bansos tunai sembako sebesar Rp 4,62 triliun untuk 9 juta keluarga, program sembako Jabodetabek sebesar Rp 4,46 triliun untuk 1,9 juta keluarga, program diskon listrik sebesar Rp 6,97 triliun untuk 31,4 juta keluarga.

Selanjutnya, program BLT non-Jabodetabek sebesar Rp 25,54 triliun untuk 9,2 juta keluarga, kartu prakerja sebesar Rp 19,46 triliun untuk 5,48 juta keluarga, program BLT dana desa sebesar Rp 12,28 triliun untuk 7,6 juta keluarga, bansos beras penerima PKH sebesar Rp 1,05 triliun untuk 2 juta keluarga, Banpres produktif dan Banpres modal kerja sebesar Rp 17,8 triliun untuk 7,41 juta keluarga, dan program subsidi gaji sebesar Rp 13,98 triliun untuk 11,65 juta keluarga.

"Kendati demikian, saya juga belum puas," ujar Jokowi seperti video yang dilihat Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/10).

Ketidakpuasan tersebut membuat Jokowi berkeinginan agar para menterinya mencari program yang lebih tepat sasaran.

"Saya ingin menteri-menteri lebih baik lagi dalam bekerja mencari program yang lebih tepat sasaran, semua terus harus kita perbaiki, masih banyak kerja keras yang perlu kita kerjakan. Kita harus terus melakukan penyesuaian kebijakan mencari yang lebih baik," kata Jokowi.

Jokowi pun juga mengaku telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk mendorong pemerintah daerah membuka posko pengaduan soal program bantuan sosial.

"Masyarakat jangan ragu untuk melapor. Menteri Dalam Negeri sudah saya perintahkan untuk terus mendorong pemerintah daerah membuka kran-kran aduan atau masukan untuk perbaikan kebijakan ke depan," terang Jokowi.