Berita

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran Matrohupi/Net

Nusantara

Kader PKB Wajib Tegak Lurus Dukung Dendi-Marzuki

SABTU, 03 OKTOBER 2020 | 22:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran Matrohupi, memberikan ultimatum kepada seluruh kadernya. 

Ia menegaskan tidak segan-segan memberikan sanksi kepada para kader yang bertindak melenceng dari arahan partai dalam memenangkan Dendi Ramadhona dan Marzuki pada pilkada 2020.

"Saya berpesan kepada seluruh kader Kebangkitan Bangsa, baik dari seluruh jajaran DPC, semua anggota fraksi sampai ke tingkat ranting, PAC, untuk senantiasa tegak lurus dan istiqomah mengawal kebijakan partai untuk mendukung Dendi Ramadhona dan Marzuki," katanya dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu (3/10).


Dikatakan dia, dirinya bahkan tak segan untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada para kadernya yang ada di Fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran, jika memang terbukti membelot dengan mendukung calon lain dalam pilkada kali ini.

"Apapun kebijakan partai itu harus diikuti, harus tunduk, takzim, samiknawatokna, dan ketidaksetiaan terhadap kebijakan partai, pembangkang terhadap kebijakan partai itu merupakan penghianatan, dan itu harus kita beri sanksi," tegas dia.

"Kalau memang anggota dewannya sudah terbukti secara sah, legal, ada barang buktinya, ada saksinya memang mereka tidak mengindahkan instruksi partai, itu akan kita proses untuk segera kita PAW," tambah dia. 

Selain itu, dirinya juga mengomentari perihal salah seorang mantan anggota DPRD Pesawaran yang juga sebagai mantan kader PKB, Feby Arisma.

Dikatakan Ipi sapaan akrabnya, Feby Arisma sejak beberapa tahun yang lalu sudah bukan lagi kader dari partai yang ia pimpin tersebut.

"Feby Arisma itu bukan kader PKB, dulu iya (kader), nah semenjak tahun 2016 dia tidak lagi masuk kedalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa," jelas dia.

"Artinya apapun yang terjadi, statement apapun, sikap apapun terkait keputusan politiknya itu bukan lagi atas nama partai, tapi atas nama pribadi," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya