Dirut Pertamina Nicke Widyawati bertemu dengan pimpinan KPK/RMOL
Beragam permasalahan strategis PT Pertamina (Persero) dibeberkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pertemuan antara Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati dan pimpinan KPK, Jumat (2/10).
"Termasuk juga kaitannya dalam dukungan yang kami perlukan dari KPK agar seluruh program strategis ini dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh pemerintah," ujar Nicke Widyawati kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Permasalahan strategis yang dihadapi Pertamina di antaranya permasalahan di hulu migas. Di mana, tren produksi dan cadangan tersebut terus menurun sejak 2002.
"Oleh karena itu perlu upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan ataupun produksi. Sebagai informasi, cadangan hulu migas Pertamina hari ini hanya sekitar 7 tahun. Oleh karena itu, perlu upaya yang luar biasa untuk meningkatkan itu. Baik dengan meningkatkan produksi dari exsisting maupun beberapa langkah di area-area baru," jelas Nicke.
Selanjutnya ialah berkaitan dengan kilang. Sebagian produksi BBM masih tergantung dari impor. Sehingga, sangat penting bagi Pertamina untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi.
"Tadi kami diingatkan pimpinan KPK bahwa era energi fosil ini akan segera berganti. Oleh karena itu, kita pun harus segera menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan fosil oil ini. Ada beberapa tantangan yang tentu harus kami jalankan," kata Nicke.
Tantangan tersebut di antaranya program biodiesel atau B30, B50 atau B100 yang dianggap strategis bagi Indonesia yang memiliki sumber sawit melimpah.
"Ini harus kita gunakan, kita olah menjadi salah satu sumber energi andalan bagi Indonesia. Ke depan adalah bagaimana kami men-
secure dari sisi suplai, dari kelapa sawit agar program biodiesel bisa secara berkelanjutan dan ekonomis dijalankan oleh petani," terang Nicke.
Permasalahan lain yang disampaikan kepada KPK, di antaranya program LPG yang masih impor 70 persen, subsidi, dan distribusi yang harus ditingkatkan. Sejauh ini, Pertamina baru memiliki 7 ribuan SPBU untuk menopang lebih dari 77 ribu desa di Indonesia.
Terakhir adalah soal penyelamatan aset. Pertamina bersama dengan KPK akan melakukan penyelamatan aset-aset untuk dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara.
"Sudah ada dua yang kita lakukan kerja sama, yaitu di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yang berhasil menyelamatkan sekitar Rp 9,5 triliun nilai asetnya," tandasnya.
