Bantuan Kuota Internet Dan Kebijakan Populis Di Saat Pandemi

SEMENJAK pandemi Covid-19 melanda masyarakat dunia secara global pada awal tahun 2020 yang bermula di Wuhan, China. Bencana global tersebut memaksa masyarakat dunia utuk merubah pola hidupnya agar pandemi tidak menghampiri. Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan adalah salah satu dari beberapa ikhtiar pencegahan agar penularan wabah tidak semakin bertambah.

Dengan ikhtiar tersebut, maka pola hidup kita berubah, dan hal itu tentu berimplikasi pada beberapa sektor penopang utama kebutuhan kehidupan manusia, baik itu ekonomi, politik dan pendidikan. Pada akhirnya, karena kehidupan harus berjalan (the life must go on), maka sudah menjadi sifat alami manusia (the human nature) untuk selalu beradaptasi dengan kondisi yang ada.

Oleh karena itu, ketika semua sektor penopang kehidupan manusia harus tetap berjalan, salah satunya adalah sektor pendidikan karena merupakan fondasi pembentuk peradaban manusia yang unggul. Selain sektor ekonomi yang memang menjadi denyut nadi kehidupan, pendidikan harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan (stakeholders), terutama pemerintah sebagai pemegang kebijakan, karena di sanalah generasi bangsa dididik dan dibina, nsmun tetap keselamatan mereka adalah yang utama.

Lupakan dulu sektor politik, terutama Pilkada, karena itu hanya memuaskan dahaga mereka yang ingin berkuasa, terlebih yang dicalonkan tak tahu akan berbuat apa, tak punya visi yang bermakna karena nama keluarga menjadi penyokong utama.

Sense of Crisis dan Urgensi Kebijakan Populis di Saat Pandemi

Karena keberlangsungan pendidikan harus tetap berjalan di saat pademi yang belum mau “pulang”, maka internet menjadi salah satu harapan. Melihat fakta tersebut, pemerintahpun melalui Kemendikbud, seperti yang kita ketahui mengularkan beberapa kebijakan yang progesif dan cepat dalam melihat dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

Kebijakan Kemendikbud yang sering menjadi sorotan publik adalah Pembelajaran Jarak Jauh (PPJ), kebijakan ini sebetulnya merupakan pilihan paling rasional di masa pandemi ini. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan keselamatan peserta didik serta tenaga pendidik tetap terjaga dengan baik.

Namun pada praktiknya memang banyak menemui kendala di tengah situasi pandemi yang belum terkendali. Mulai dari koneksi internet yang kurang baik dan belum menjangkau pedesaan hingga beban kurikulum yang harus dipenuhi oleh para guru saat PPJ.

Dan yang paling utama adalah problem paket data internet yang harus dibeli masyarakat di tengah menurunnya daya beli karena pandemi.

Dalam menyikapi situasi tersebut, Kementerian di bawah naungan menteri milenial tersebut dituntut untuk selalu mengeluarkan kebijakan populis, yaitu kebijakan yang disukai masyarakat karena pejabat publik tersebut dianggap mengeluarkan kebijakan yang berpihak langsung kepada rakyat kebanyakan.

Dalam catatan penulis, ada beberapa kebijakan populis yang dikeluarkan mantan bos Gojek tersebut di saat pandemi, contohnya fleksibiltas penggunaan dana BOS, pengurangan UKT perguruan tinggi, kebijakan kurikulum darurat, dan baru baru ini yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah bantuan kuota internet bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

Dalam hal ini, merujuk pada beberapa sumber pemberitaan, Kemendibud menyalurkan bantuan kuota data internet tahap satu dan dua pada bulan September kepada 27.305.495 nomor telepon selular (ponsel) pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia (Kompas.com).

Urgensi kebijakan populis di saat pandemi memang merupakan sebuah keniscayaan, hal itu menjadi pembuktian kepada masyarakat maupun Presiden Jokowi yang selalu menekankan menterinya untuk memiliki sense of crisis dan segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap cepat dalam menyerap anggaran agar perekonomian menemui harapan.

Fahmi Syahirul Alim
Program Manager International Centre for Islam and Pluralism (ICIP)