Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-9/Repro
Banyak kalangan yang meminta pemerintah dan parlemen mempertimbangkan kembali untuk menunda Pilkada serentak yang dihelat 9 Desember 2020 mendatang.
Hal itu dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan adanya kluster pilkada pandemi Covid-19.
Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menyampaikan untuk menunda pilkada merupakan suatu hal yang mustahil. Sebab, tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan kapan pandemi ini akan berakhir.
“Jadi begini, kalau ditunda berapa lama? Apakah ada jaminan penundaan, akan berlangsung pada waktu yang kita tentukan bersama? Kalau misalnya ada kepastian, tentunya akan ada pertimbangan lain,†ucap Doni dalam acara webinar Mappilu PWI, Kamis (1/10).
Menurutnya, adanya vaksin juga tidak bisa disebarkan secara sembarangan dan hanya bagi seseorang yang memiliki prioritas yang diberikan dengan cara bertahap.
Kata Perwira Tinggi TNI AD itu, penundaan Pilkada dirasa mustahil untuk dilakukan jika menunggu vaksin disebarluaskan.
“Vaksin juga tidak serta merta akan menghentikan covid. Artinya, di vaksin ada yang mendapatkan antibody, terhindar dari covid, tapi menunggu giliran yang lain. Sementara itu, yang tadi disampaikan Prof Mahfud MD ada 261 kabupaten kota serta 9 gubernur yang nantinya ditunjuk Plt yang tidak mungkin mengambil keputusan, tidak mungkin mengeluarkan anggaran,†urainya.
Kepala BNPB ini mengatakan, Covid-19 ini haris memiliki sebuah sistem satu komando, dengan maksud harus ada figur yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan di tengah pandemi ini.
Termasuk juga masalah untuk menyinergikan seluruh komponen yang ada di daerah.
Oleh karena itu, dia menekan harus ada pemilihan kepala daerah agar dapat memiliki kepala daerah terbaik guna menekan pandemi Covid-19 lewat programnya.
“Dengan tidak adanya figur yang kuat, setelah itu tidak ada jaminan bahwa pengendaliannya akan berjalan dengan baik. Jadi, kita memilih atas pilihan yang sama-sama kurang bagus, tetapi kita semua harus yakin kalaua kita bisa menyusun strategi secata bersama-sama untuk mnghindari kerumunan, kuncinya cuma satu jangan ada kerumunan,†bebernya.
“Jumlah banyakpun, kalau bisa diatur tidak ada kerumunan itu sangat efektif. Yang membuat seseorang tertular, itu bukan orang yang jauh tapi orang yang dekat. Dan pemerintah lewat kerja sama Kemendagri dengan KPU telah memutuskan 50 orang saja,†tandasnya.
