Berita

Ilham Saputra/Repro

Politik

KPU Harap Pilkada Serentak 9 Desember Bisa Dilanjutkan, Ini Alasannya

RABU, 30 SEPTEMBER 2020 | 16:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menutup mata dengan masukan dari ormas besar seperti PP Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama (NU) serta organisasi masyarakat sipil lainnya yang meminta penundaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Namun, KPU melihat upaya yang telah dilakukan dalam setiap tahapan Pilkada hingga energi dan anggaran negara yang telah dikeluarkan.

Demikianlah disampaikan Komisioner KPU Ilham Saputra saat mengisi acara webinar bertajuk "Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia Atau Realita?" yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Rabu (30/9).

"KPU sudah menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang ada di regulasi kita. Kami tidak menutup mata dengan masukan PP Muhammadiyah, PBNU dan juga dari NGO-NGO, dari masyarakat sipil, kita tidak menafikan itu. Tapi tentu saja dengan effort yang sudah kita keluarkan saat ini," ujar Ilham Saputra.

"Anggaran yang begitu banyak, dan kita sudah melakukan penyelenggaraan ini sudah sampai penetapan calon, jadi tinggal kampanye, logistik dan pemungutan dan penghitungan suara," sambungnya.

Atas dasar itu, Ilham mengatakan, pihaknya selaku penyelenggara Pemilu berharap Pilkada 9 Desember 2020 tetap dilanjutkan.

Kata Ilham, keputusan itu diambil dengan segala pertimbangan bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serta hal teknis lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Sehingga jika dikatakan penundaan, maka KPU masih berharap bisa dilanjutkan, karena tadi soal effort yang sudah kita keluarkan, energi yang sudah begitu banyak kita keluarkan, juga soal anggaran dan lain sebagainya," demikian Ilham Saputra.

Selain Ilham Saputra, hadir secara virtual dalam webinar tersebut antara lain; Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Analis Pemilu Titi Anggraini, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab.

Kemudian, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, Perwakilan Ditjen OTDA Kemendagri Saydiman, dan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Lanal Banten dan Stakeholder Berjibaku Padamkan Api di Kapal MT. Gebang

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:55

Indonesia Tetapkan 5,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi untuk Habitat Penyu

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:41

Kepercayaan Global Terus Meningkat pada Dunia Pelayaran Indonesia

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:27

TNI AU Distribusikan Bantuan Korban Banjir di Sulsel Pakai Helikopter

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:05

Taruna Jadi Korban Kekerasan, Alumni Minta Ketua STIP Mundur

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:42

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dan TKN

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:19

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Jadi Lokasi Mesum, Satpol PP Bangun Posko Keamanan di RTH Tubagus Angke

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:24

Perbenihan Nasional Ikan Nila Diperluas untuk Datangkan Cuan

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:59

Komandan KRI Diponegoro-365 Sowan ke Pimpinan AL Cyprus

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:52

Selengkapnya