Berita

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid saat jadi narasumber Ngobrol Bareng Bang Ruslan RMOL/Repro

Politik

Jazilul Fawaid: Siapapun Berhak Angkat Isu PKI, Kita Tidak Boleh Antipati

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020 | 18:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan latar belakang atau adanya motif sebuah organisasi mengangkat isu munculnya komunis ini untuk mengingatkan bahaya dari paham komunisme di tanah air.

Menurutnya, tak masalah jika ada sebuah organisasi yang mengangkat isu kebangkitan PKI muncul saat ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merupakan bagian dari penyampaian aspirasi sebuah kelompok untuk mengingatkan kembali peristiwa kelam tersebut.

“Itu masing-masing cara pandang orang dan kelompok, jadi siapapun berhak menggunakan isu ini (PKI) untuk mengingatkan peristiwa yang masa lalu kelam,” kata Jazilul dalam acara diskusi virtual ‘Obrolan Bareng Bang Ruslan’, dengan tema ‘Kebangkitan Komunisme dan Ketahanan Nasional’, Selasa (29/9).

Legislator Daerah Pemilihan Lamongan Gresik, Jawa Timur itu, tidak mau menunjuk suatu kelompok tertentu yang menggaungkan adanya kebangkita PKI.

Dia justru mendukung, dan meminta kelompok atau organisasi itu untuk menyampaikan secara detil kepada publik jika menemukan adanya PKI di Indonesia.

“Kalau sekarang ada kelompok menggunakan isu itu juga sah sekali, boleh sekali, dan memang itu ancaman, dan itu harus juga disampaikan kepada publik. Kita tidak boleh juga antipati, terhadap kelompok yang mengatakan ancaman komunis itu nyata dalam versinya,” bebernya.

Pihaknya meminta pemerintah maupun masyarakat untuk menghargai adanya suatu kelompok tersebut. Namun demikian, juga harus menghargai jika ada yang tidak sepakat dengan kelompok itu.

“Tapi kita juga harus menghargai, bahwa ada pikiran juga yang mengatakan bahwa bahaya laten komunis itu tidak sampai tingkat yang tidak terlalu kritis begitu,” katanya.

Terpenting, kata Jazilul, pemerintah mau bekerja secara maksimal untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan, kesejahteraan sekaligus keadilan.

“Tetapi kalau dipandang oleh masyarakatmya bahwa ada masih ketimpangan dan itu memperkuat adanya aliran tertentu pada politik ketimpangan juga ada. Ya harus diawasi,” tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya